Page 552 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang
subsidi sebesar Rp 1,2 juta
positive - Ida Fauziyah (None) Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi
upah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun

neutral - Ida Fauziyah (None) Karyawan Swasta Dapat BLT Rp 600.000, Bagaimana Korban PHK?

Ringkasan

Kabar mengggembirakan buat Anda karyawan swasta. Pemerintah dipastikan memberi bantuan
uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan total gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

UPDATE SYARAT DAPAT BANTUAN GAJI DIBAWAH 5 JUTA KARYAWAN SWASTA RP
600 RIBU PER BULAN, KORBAN PHK?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kabar mengggembirakan buat Anda karyawan swasta.
Pemerintah dipastikan memberi bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan total
gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bakal
memberikan subsidi kepada karyawan swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) mulai September 2020 mendatang ( bantuan karyawan 600.000).

Syarat ketentuan penerima subsidi adalah karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan
dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu, bagaimana subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan swasta yang terlanjur
terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK)? Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan
Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan kriteria penerima
program subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah adalah peserta aktif ( BLT untuk gaji di bawah
5 juta).

Dengan kata lain, bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta hanya berlaku untuk mereka
yang iuran kepesertaannya masih dibayarkan perusahaan. Sementara untuk karyawan swasta
korban PHK, perusahaan sudah tak lagi membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau sudah nonaktif peserta pada 30 Juni tentunya tidak bisa terima Bantuan Subsidi Upah
ini," terang Utoh dikonfirmasi, Selasa (11/8/2020).

Syarat lainnya, perusahaan tempat bekerja bukan BUMN dan bukan pula berstatus PNS.
Kemudian pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Diketahui,
pemerintah telah menganggarkan Rp 37,74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak
Covid-19 itu (program bantuan 600.000 dari pemerintah).

Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp 600 ribu per bulan per
orang selama 4 bulan, atau per orang bisa mendapatkan Rp 2,4 juta.
Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.

Sebelumnya, Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto menjelaskan, pemerintah saat ini
sedang melakukan finalisasi skema, mekanisme dan kriteria penerima program subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah dengan menggunakan data awal dari BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga
negara lainnya sebagai dasarnya.

551