Page 555 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 555
Judul Manaker Ida Fauziah Jelaskan Alasan Penerima Bantuan Rp 600.000
Harus Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/08/11/500/1046824/manaker-
ida-fauziah-jelaskan-alasan-penerima-bantuan-rp-600.000-harus-
terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan
Jurnalis Newswire
Tanggal 2020-08-11 15:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Manaker Ida Fauziah (None) Harapan kita adalah teman-teman pekerja semakin
menyadari dan semakin merasakan pentingnya kehadiran bpjs ketenagakerjaan. Jadi ini adalah
bentuk apresiasi kami kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi
ketenagakerjaan kepada BPJS ketenagakerjaan
positive - Manaker Ida Fauziah (None) Ini mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
semakin baik. Karena kalau dilihat datanya kurang dari separuh pekerja kita yang menjadi
peserta BPJS ketenagakerjaan
neutral - Manaker Ida Fauziah (None) Yang nggak punya pendapatan, yang kelompok miskin
terbawah, yang masyarakat miskin baru itu dengan program bansos bansos di Kemensos. Yang
di-PHK dengan program kartu pra kerja. Kemudian yang ini yang bekerja baru terakhir.
Sebenernya ini menyempurnakan seluruh treatment yang diberikan oleh pemerintah
positive - Erick Thohir (Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19) Bantuan tersebut,
dibayarkan selama 4 bulan dan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-
masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan
Ringkasan
Pemerintah meluncurkan paket stimulus baru untuk mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19.
Kali ini pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai Rp 600 ribu kepada
pekerja swasta non-ASN dan BUMN setiap bulan mulai September sampai Desember 2020.
Namun syarat utama untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemegang kartu
BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini langsung dituding "diskriminatif" oleh sejumlah pihak yang
belakangan mendapat klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
554
