Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul DPR Lebih Transparan dan Dialogis
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/351957-dpr-lebih-transparan-
dan-dialogis
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-12 04:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Semua pembahasan RUU yang dilakukan di Baleg kini dilakukan secara terbuka, ada videonya.
Hal ini menegaskan DPR menunjukkan transparansi dan dialogis dalam setiap pembahasan
undang-undang. Tidak terkecuali pembahasan RUU yang mendapat perhatian publik, seperti
RUU Ciptaker.

DPR LEBIH TRANSPARAN DAN DIALOGIS

Wakil Ketua Baleg DPR-RI Willy Aditya

BAGAIMANA proses transparansi pembahasan RUU di DPR? Semua pembahasan RUU yang
dilakukan di Baleg kini dilakukan secara terbuka, ada videonya. Hal ini menegaskan DPR
menunjukkan transparansi dan dialogis dalam setiap pembahasan undang-undang. Tidak
terkecuali pembahasan RUU yang mendapat perhatian publik, seperti RUU Ciptaker.

Selain disiarkan langsung ke publik sebagai proses transparansi, apakah DPR melibatkan
partisipasi publik dalam pembahasan RUU? Iya. Salah satunya RUU Ciptaker. Ada proses Rapat
Dengar Pendapat (RDP), dimulai 14 April sampai 20 Mei. Kita juga melibatkan pihak yang
berkaitan langsung dalam RUU ini, salah satunya pihak buruh. Bahkan, DIM fraksi NasDem dan
Gerindra itu isinya masukan dari teman-teman KSPI. Sebelum ada masukan itu, NasDem belum
memiliki DIM. Sekarang apa yang dilakukan DPR lebih transparan dan lebih dialogis.

Artinya DPR memberikan ruang kepada semua? Transparansi menjadi asas yang dipegang DPR
dalam pembahasannya. Semua pemangku kepentingan kita beri ruang. Tugas DPR ialah
memastikan semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang
agar produk legislasi yang dihasilkan dari RUU itu dapat mengakomodasi seluruh kepentingan.
Tapi mengapa masih ada pihak yang tidak setuju dengan produk yang dihasilkan DPR? Seperti
Ciptaker misalnya? UU Ciptaker ini bukan UU yang sempurna atau kebal dari cacat dan
kesalahan. Kalau dirasa ada yang tidak berdasar atau menyalahi konstitusi, silakan gugat ke MK.

126