Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 124

Judul               Transparansi UU Cipta Kerja
                Nama Media          Pikiran Rakyat
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg11
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2020-10-12 05:02:00
                Ukuran              318x78mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 34.980.000

                News Value          Rp 104.940.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Irjen  Pol  Argo  Yuwono  (Kepala  Divisi  Humas  Polri)  Ini  sudah  beredar  sehingga
              masyarakat terprovokasi. Setelah kita melihat bahwa dari undang-undang tersebut ternyata ini
              adalah hoaks karena tidak benar seperti apa yang disahkan oleh DPR

              neutral - Enny Sri Hartati (ekonom senior Institute for Develop-ment of Economics and Finance
              (Indef)) Sekarang pertanyaannya, kalau itu hoaks, tolong sesegera mungkin disampaikan secara
              resmi, mana draf final yang resmi disampaikan oleh DPR?



              Ringkasan

              SALAH  satu  langkah  urgen  yang  harus  dilakukan  DPR  dan  pemerintah  adalah  segera
              mengadakan  pertemuan  dengan  pihak-pihak  yang  keberatan.  Bahas  pasal-pasal  yang
              dipermasalahkan dengan dokumen akurat disertai pikiran dan nurani yang bersih. Pembahasan
              juga harus menghadirkan pihak kompeten, termasuk peliputan pers agar semuanya jelas.
              PRESIDEN  Joko  Widodo  (Jokowi)  akhirnya  merilis  peryataan  resmi,  Minggu  (11/10/2020),
              setelah demo besar-besaran di sejumlah daerah terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus
              Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di DPR



              TRANSPARANSI UU CIPTA KERJA

              SALAH  satu  langkah  urgen  yang  harus  dilakukan  DPR  dan  pemerintah  adalah  segera
              mengadakan  pertemuan  dengan  pihak-pihak  yang  keberatan.  Bahas  pasal-pasal  yang
              dipermasalahkan dengan dokumen akurat disertai pikiran dan nurani yang bersih. Pembahasan
              juga harus menghadirkan pihak kompeten, termasuk peliputan pers agar semuanya jelas.
              PRESIDEN  Joko  Widodo  (Jokowi)  akhirnya  merilis  peryataan  resmi,  Minggu  (11/10/2020),
              setelah demo besar-besaran di sejumlah daerah terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus
              Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di DPR



                                                           123
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129