Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Sebelumnya, pengusaha bisa dipidana 1-5 tahun penjara atau denda Rp lOO ju-ta-Rp 500 juta.

Sosialisasi

Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan segera
membahas rancangan peraturan turunan. Untuk itu, akan dibuka forum tripartit nasional yang
melibatkan serikat pekerja, buruh, dan pengusaha. Di isu ketenagakerjaan, ada 3-5 rancangan
PP yang disiapkan.

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang gencar melakukan sosialisasi ke sejumlah elemen
terkait substansi RUU Cipta Kerja. Sosialisasi itu diharapkan bisa meluruskan informasi
menyimpang terkait kluster ketenagakerjaan.

DalaMKunjungan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sabtu malam, Ida kembali menjamin
bahwa pemerintah akan menjamin perlindungan pekerja lewat RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu,
dalam penyusunan aturan turunan nanti, serikat buruh akan dilibatkan. "Saya ditugasi Presiden
untuk merumuskan sejumlah PP yang akan jadi turunan. Pemerintah akan sangat terbuka
kepada buruh," kata Ida. (AGE)

Sejumlah Perubahan Pasal RUU Cipta Kerja Terkait Sektor Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

UU Ketenagakerjaan No 13/2003 RUU Cipta Kerja

Pasal 59 (1) - Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,
yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. Pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 tahun:

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Istirahat dan Cuti UU Ketenagakerjaan No 13/2003

Pasal 79 (1) - Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

Pasal 79 (2) - Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi: a. Istirahat
antara jaMKerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus
dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jaMKerja; b Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari
kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Hitungan Pesangon

UU Ketenagakerjaan No 13/2003

Pasal 156 (2) - Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit
sebagai berikut:

a. Masa kerja < 1 tahun. 1 bulan upah;

b. Masa kerja 1 tahun s 2 tahun, 2 bulan upah;

119