Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Perwakilan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekkanas) dan Ketua Umum Federasi Pekerja
Seluruh Indonesia Indra Munaswar, Minggu (11/10/2020), mengatakan, simpang siur informasi
yang terjadi terkait RUU Cipta Kerja belakangan menjadi tidak terbendung.

Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan segera
membahas rancangan peraturan turunan. Untuk itu, akan dibuka forum tripartit nasional yang
melibatkan serikat pekerja, buruh, dan pengusaha. Di isu ketenagakerjaan, ada 3-5 rancangan
PP yang disiapkan.

PEMERINTAH DIMINTA JUJUR DAN TERBUKA

Sejumlah klarifikasi dari pemerintah terkait RUU Cipta Kerja dinilai tidak jujur, parsial, dan
simpang siur. Kesimpangsiuran, antara lain, dipicu ketidakjelasan draf RUU yang beredar.
Simpang siur informasi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja semakin semrawut
dengan klarifikasi pemerintah yang dinilai parsial dan tidak jujur. Pemerintah dan DPR didesak
segera membuka draf RUU versi final serta tidak melanjutkan pembahasan rancangan peraturan
turunan sebelum ada kepastian draf yang final.

Perwakilan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekkanas) dan Ketua Umum Federasi Pekerja
Seluruh Indonesia Indra Munaswar, Minggu (11/10/2020), mengatakan, simpang siur informasi
yang terjadi terkait RUU Cipta Kerja belakangan menjadi tidak terbendung.
Pertama, pemerintah dan DPR sendiri mengatakan belum ada draf RUU yang final. Kedua,
mengacu ke draf paling akhir versi Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, pemerintah sejauh
ini dinilai belum mengklarifikasi duduk persoalan secara komprehensif dan jujur.

"Ini ibarat pembohongan publik. Ditambah belum ada kepastian soal draf. Kalau seperti itu, siapa
pun tidak bisa mengklarifikasi dengan benar karena draf dari DPR saat Rapat Paripurna ternyata
bukan yang paling final," kata Indra saat dihubungi di Jakarta.

Pada Sabtu (9/10), Presiden Joko Widodo angkat bicara untuk mengklarifikasi sejumlah isu di
RUU Cipta Kerja yang dinilai berkembang menjadi hoaks di tengah publik. Penjelasan Presiden
saat itu banyak menyoroti isu-isu di kluster ketenagakerjaan.

Isu yang disoroti Presiden adalah penghapusan upah minimum provinsi (UMP), upah
minimuMKabupaten/kota (U MK), dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Presiden
mengatakan bahwa isu itu tidak benar karena pada faktanya upah minimum regional (UMR)
tetap ada.

Presiden juga mengatakan, isu PHK sepihak tidak benar karena faktanya perusahaan tidak bisa
mem-PHK secara sepihak. Isu lain yang diklarifikasi Presiden adalah perihal penghapusan cuti
serta penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja. Presiden menegaskan, RUU tidak
menghapus kedua hal itu.

Menurut Indra, melihat kesimpangsiuran draf, pemerintah seharusnya tidak melanjutkan
pembahasan rancangan peraturan turunan. Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat,
ada 35 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden yang harus diselesaikan
kementerian dan lembaga dalam waktu satu bulan sesuai arahan Presiden.

"Tidak ada cara lain, pembahasan rancangan PP itu harus batal dulu karena secara formil, RUU
ini masih ngawur. Mau membahas peraturan turunan seperti apa kalau drafnya juga belum
final?" kata Indra.

117