Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Pemerintah Diminta Jujur dan Terbuka
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2020-10-12 05:10:00
Ukuran 361x256mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 297.825.000

News Value Rp 893.475.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Indra Munaswar (Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini ibarat
pembohongan publik. Ditambah belum ada kepastian soal draf. Kalau seperti itu, siapa pun tidak
bisa mengklarifikasi dengan benar karena draf dari DPR saat Rapat Paripurna ternyata bukan
yang paling final

negative - Indra Munaswar (Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia) Tidak ada cara
lain, pembahasan rancangan PP itu harus batal dulu karena secara formil, RUU ini masih ngawur.
Mau membahas peraturan turunan seperti apa kalau drafnya juga belum final?
negative - Indra Munaswar (Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saat ini sedang
dikaji. UU Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan pidana terhadap kebohongan publik

negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Selagi
rakyat berjuang di Mahkamah Konstitusi, pemerintah seharusnya jujur saja. Jangan terburu-buru
dan tertutup. Beri kepastian, apa jaminannya RUU ini nanti tidak akan mendegradasi hak dan
perlindungan buruh?

negative - Said Iqbal (None) Nilai upah minimum mereka jadi sama dengan perusahaan baju
atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di banyak negara berlaku upah minimum sektoral

negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jadi,
klarifikasi Presiden tidak tepat karena PHK sepihak tetap bisa dilakukan dengan melihat
ketentuan-ketentuan yang sekarang diatur di RUU Cipta Kerja

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ditugasi Presiden untuk merumuskan
sejumlah PP yang akan jadi turunan. Pemerintah akan sangat terbuka kepada buruh

Ringkasan

Simpang siur informasi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja semakin semrawut
dengan klarifikasi pemerintah yang dinilai parsial dan tidak jujur. Pemerintah dan DPR didesak
segera membuka draf RUU versi final serta tidak melanjutkan pembahasan rancangan peraturan
turunan sebelum ada kepastian draf yang final.
116