Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Jokowi memaparkan beberapa alasan perlunya UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan
lapangan kerja dengan menggairahkan iklim investasi yang masuk ke Indonesia. Presiden juga
menyinggung soal disinformasi atau hoaks terkait polemik UU Cipta Kerja. Penyebaran informasi
yang keliru itu menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran.

Namun demikian, bagi kita, pernyataan resmi Jokowi masih simpang siur karena belum
menjawab tuntutan buruh selama demostrasi terkait beberapa revisi UU Ketenagakerjaan. Kita
berharap pemerintah segera melakukan upaya penjelasan yang detail dan transparan sehingga
kemudian kita bisa mendudukkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga tetap harus
menjaga stabilitas sosial yang saat ini juga masih diwarnai oleh pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangkap penyebar hoaks terkait UU
Cipta Kerja. Penangkapan itu diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono
dalaMKeterangan pers di kantornya, Jumat (9/10/2020).

Argo menuturkan, hoaks yang dimaksud berkaitan dengan 12 pasal dalam UU Cipta Kerja. Salah
satunya, berisi kabar uang pesangon hingga upah minimuMKota dan kabupaten dihilangkan.

"Ini sudah beredar sehingga masyarakat terprovokasi. Setelah kita melihat bahwa dari undang-
undang tersebut ternyata ini adalah hoaks karena tidak benar seperti apa yang disahkan oleh
DPR," kata Argo.
Namun, yang paling dinantikan saat ini adalah dokumen autentik tentang draf final RUU Cipta
Kerja yang kemudian diundangkan. Sebagaimana kita kutip dari pernyataan ekonom senior
Institute for Develop-ment of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati yang meminta DPR
untuk segera menyampaikan secara resmi isi RUU Cipta Kerja ke masyarakat.

Sejauh ini, menurut dia, pemerintah menyatakan banyak informasi yang beredar di masyarakat
merupakan hoaks. "Sekarang pertanyaannya, kalau itu hoaks, tolong sesegera mungkin
disampaikan secara resmi, mana draf final yang resmi disampaikan oleh DPR?" kata Enny
sebagaimana dikutip dari berbagai media, Sabtu (10/10/2020).

Ia menegaskan, isi UU yang sudah disahkan tersebut mesti disosialisasikan ke masyarakat. Jika
tak disosialisasikan, DPR akan terkesan sembunyi-sembunyi.

Pasalnya, UU tersebut dianggap positif untuk para buruh dan iklim investasi. Investasi yang
masuk ke Indonesia nantinya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya, dalam
pandangannya, menjadi paradoks jika memang tujuannya semulia itu, mengapa dalam
pembahasannya dilakukan seolah sembunyi-sembunyi dan gerabak-gerubuk?

Pada kaitan ini, kita mendorong agar pemerintah harus berhati-hati bertindak, karena saat ini
kondisinya sangat sensitif. Bisa saja hal ini dimanfaatkan pihak tertentu agar terjadi anarkisme
dan kemudian negara dalan keadaan kacau (chaos) dengan mencari kesalahan penguasa dan
DPR Kita tidak menginginkan lagi-lagi rakyat yang menjadi tumbal pergantian kekuasaan.
Salah satu langkah urgen yang harus dilakukan DPR dan pemerintah adalah segera mengadakan
pertemuan dengan pihak-pihak yang keberatan. Bahas pasal-pasal yang dipermasalahkan
dengan dokumen akurat, disertai pikiran dan nurani yang bersih. Pembahasan juga harus
menghadirkan pihak kompeten, termasuk peliputan pers agar semuanya jelas. Dengan begitu,
publik bisa mengetahui semuanya, termasuk siapa saja penyebar hoaks yang amat merugikan.
Kita mesti menyadari dengan penuh kepala dingin bahwa untuk memajukan bangsa pasti ada
tantangan, karena sangat banyak kepentingan. Pengambil kebijakan harus berada pada posisi
yang tepat sehingga apa yang dibuat berjalan sesuai dengan harapan menuju kemajuan bangsa
dan menyejahterakan masyarakat.***

124