Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 138
Judul Disinformasi Cipta Kerja
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-12 04:33:00
Ukuran 199x143mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 25.372.500
News Value Rp 76.117.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) memantik unjuk rasa penolakan di berbagai daerah. Bahkan demo penolakan
omnibus law ini sampai berujung kericuhan massa.
Walau muncul desakan kuat agar pemerintah membatalkan omnibus law Cipta Kerja, Presiden
Joko Widodo bersikukuh mempertahankan UU Cipta Kerja. Baginya, Indonesia butuh omnibus
law Cipta Kerja untuk membuka lapangan kerja yang luas dan mempermudah izin usaha.
DISINFORMASI CIPTA KERJA
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) memantik unjuk rasa penolakan di berbagai daerah. Bahkan demo penolakan
omnibus law ini sampai berujung kericuhan massa.
Walau muncul desakan kuat agar pemerintah membatalkan omnibus law Cipta Kerja, Presiden
Joko Widodo bersikukuh mempertahankan UU Cipta Kerja. Baginya, Indonesia butuh omnibus
law Cipta Kerja untuk membuka lapangan kerja yang luas dan mempermudah izin usaha.
Menurutnya, aksi penolakan omnibus la w karena ada disinformasi soal substansi beleid sapu
jagat ini.
Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa beleid yang super penting dan menyangkut banyak orang
ini bisa tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik sehingga muncul disinformasi. Malah,
sampai sekarang berseliweran dua versi UU Cipta Kerja yang menambah kebingungan di publik,
versi mana yang sahih.
Kita hargai niat pemerintah yang hendak membabat proses perizinan investasi yang selama ini
sangat ruwet lewat omnibus law. Sudah bukan rahasia lagi mengurus perizinan itu berbelit dan
aturannya pun bertabrakan atau tumpang tindih satu sama lain. Omnibus law dianggap jalan
keluar karena mengubah satu atau dua UU, mungkin benang kusut perizinan tak bakal terurai
atau malah timbul masalah bani.
137
