Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 142
SOKSI: UU CIPTAKER BAKAL UNTUNGKAN SEMUA PIHAK LHO
KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia
(Depinas SOKSI) Ah-madi Noor Supit mendukung lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) yang telah disahkan DPR.
Menurutnya, hadirnya UU Ciptaker akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena
memudahkan investasi di Indonesia.
"Undang-Undang Ciptaker merupakan terobosan hukum formil dan materiil. Upaya negara dalam
merespons krisis perekonomian global yang sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid 19.
Apalagi pertumbuhan ekonomi semakin menurun tajam hingga minus ketika Covid 19 menjadi
pandemi global," kata Supit di Jakarta, kemarin.
Supit mengatakan, UU Ciptaker ini merupakan keberanian politik pemerintah dan DPR dalam
menyelaraskan aturan-aturan yang selama ini selalu bertabrakan.
Politisi Partai Golkar itu juga mendorong agar pemerintah dan DPR membuat Omnibus Law
sektor-sektor lain.
"SOKSI melihat aturan ini merupakan Omnibus Law pertama dalam ekonomi dan masih harus
dilakukan di sektor lain. Kalau hanya sektor ekonomi tidak cukup untuk mensejahtera-kan kita,"
jelasnya.
Supit juga menilai, anggapan UU Ciptaker yang tidak pro terhadap pekerja tidak tepat. Dia
meyakini dalam UU Ciptaker sudah dibahas dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, keberpihakan terhadap rakyat miskin, buruh, pekerja, pelaku ekonomo mikro.
kecil dan menengah harus lebih ditingkatkan. Mereka perlu dilindungi dan dijamin keikutser-
taannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Jadi, tidak dimaknai sebatas wadah, tetapi menjadi satu kesatuan sistem pelaku ekonomi dari
hulu sampai hilir atas penyediaan barang dan jasa," jelas Supit.
Sementara itu. Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI Mukha-mad Misbakhun menegaskan, tidak
seperti yang dikhawatirkan banyak pihak yang katanya hanya menguntungkan investor.
Menurutnya, UU Ciptaker justru menguntungkan semua pihak. Baik itu investor, pemerintah dan
masyarakat.
Dia pun mencontohkan salah satu aturan yang terkandung dalam UU Ciptaker. Hal ini terkait
pajak dividen nol persen. Dengan adanya aturan dividen bebas pajak itu, investor diyakininya
akan menginvestasikan uangnya ke Indonesia.
Bukan hanya itu, lanjut Misbakhun, dengan investasi yang bergairah, masyarakat pun
diuntungkan dengan adanya lapangan kerja yang luas. Dari situ, pemerintah juga ikut
diuntungkan.
"Dari pajaknya tenaga kerja itulah pemerintah dapat. Walaupun tidak dapat dari sisi dividen.
Dengan adanya investasi, maka turn over-nya akan dapat dari putaran pajak penghasilan dan
pajak pertambahan nilai dari investasi yang masuk tersebut," ucapnya.
Maka dari itu, Misbakhun kembali menekankan jika ada anggapan UU Ciptaker hanya
menguntungkan investor, itu pandangan yang sangat keliru. oni
141
