Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 139
Sudah tentu bukan perkara mudah menyusun beleid lebih dari 1.000 halaman yang menyatukan
79 UU dalam satu paket UU bernama omnibus law. Pasti sangat rumit dan repot menyusunnya.
Nah, mengingat keruwetan, sensitif dan strategisnya UU Cipta Kerja ini, seharusnya pula proses
pembahasannya lebih mendalam, melibatkan lebih banyak pihak, serta lebih mendengar
masukan dan kritikan publik. Apalagi omnibus law ini merangkum banyak sektor, ada 11 klaster
mulai dari perizinan, ketenagakerjaan sampai UMKM.
Tujuannya, agar beleid yang dihasilkan dari proses legislasi di DPR ini tidak terkesan kejar
tayang, bermutu dan minim resistensi publik.
Tak kalah penting, intensif mengomunikasikan ke masyarakat . Sayangnya, ini yang banyak
absen dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga wajar muncul disinformasi saat at uran sapu
jagat ini diundangkan DPR. Sebab, publik tidak memperoleh informasi yang memadai soal rincian
omnibus law ini.
Jadi jangan salahkan masyarakat soal disinformasi. Karena ada andil pemerintah yang kurang
transparan mengenai beleid ini.
138
