Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 144
Judul Partai Buruh
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg16
Jurnalis GAUDENSIUS SUHARDI
Tanggal 2020-10-12 04:24:00
Ukuran 380x97mmk
Warna Warna
AD Value Rp 95.000.000
News Value Rp 475.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
PERJUANGAN buruh lewat unjuk rasa tidak selalu menuai hasil. Perlu mengubah strategi
perjuangan dari parlemen jalanan dengan membentuk Partai Buruh.
Ribuan orang menamakan diri buruh unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya,
pekan lalu. Mereka menuntut banyak soal yang dipicu pengesahan UU Cipta Kerja. Sebagian dari
demo tidak tahu substansi yang diperjuangkan.
PARTAI BURUH
PERJUANGAN buruh lewat unjuk rasa tidak selalu menuai hasil. Perlu mengubah strategi
perjuangan dari parlemen jalanan dengan membentuk Partai Buruh.
Ribuan orang menamakan diri buruh unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya,
pekan lalu. Mereka menuntut banyak soal yang dipicu pengesahan UU Cipta Kerja. Sebagian dari
demo tidak tahu substansi yang diperjuangkan.
Tidak tahu substansi perjuang-EBE1 an karena mereka diajak, tepatnya dibajak.
Presiden Joko Widodo menyebut demonstrasi itu pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi
mengenai substansi dari undang-undang dan hoaks di media sosial.
Esensi persoalan laten perburuhan di Indonesia ialah masalah kemanusiaan yang amat
memilukan. Persoalan pada anak-anak yang harus menjadi pekerja dalam usia yang sangat
muda. Pada perempuan muda yang dipercepat menjadi ibu rumah tangga tanpa merasa ada
kesalahan yang patut disesalkan.
Persoalan buruh di Indonesia juga terjadi pada migrasi besar tenaga-tenaga tidak terdidik ke
luar negeri. Banyak di antara mereka, terutama asal Nusa Tenggara Timur, kembali tanpa nyawa.
Masalah kemanusiaan yang amat memilukan buruh itu hadir silih berganti bersamaan pergantian
rezim sejak reformasi. Penelitian Muhammad Zuhdan (2014) memaparkan persoalan buruh sejak
Presiden BJ Habibie sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
143
