Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 147
Judul Salah Informasi Soal UU Cipta Kerja, MPR: Komunikasi Kebijakan Publik
Harus Segera Diperbaiki
Nama Media rmol.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/10/12/456138/salah-informasi-soal-
uu-cipta-kerja-mpr-komunikasi-kebijakan-publik-harus-segera-
diperbaiki
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-12 04:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Lestari Moerdijat (Wakil Ketua MPR RI) Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam proses
pembuatan kebijakan apakah itu undang-undang atau peraturan daerah, dirasa perlu
mengomunikasikan dengan tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan
negative - Lestari Moerdijat (Wakil Ketua MPR RI) Bila sejak awal RUU Cipta Kerja ini dibahas,
banyak orang sudah memahami rancangan kebijakan ini, mungkin saja unjuk rasa besar-besaran
tidak akan terjadi
Ringkasan
Pola komunikasi kebijakan publik harus segera diperbaiki untuk menghindari pemahaman yang
salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan. "Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam
proses pembuatan kebijakan apakah itu undang-undang atau peraturan daerah, dirasa perlu
mengomunikasikan dengan tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan," kata Wakil Ketua MPR
RI, Lestari Moerdijat seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJateng , Minggu (11/10).
SALAH INFORMASI SOAL UU CIPTA KERJA, MPR: KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK
HARUS SEGERA DIPERBAIKI
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/Net Pola komunikasi kebijakan publik harus segera
diperbaiki untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan.
Berita terkait Lestari Moerdijat: Tranformasi Digital Langkah Tepat Perkuat Ketahanan Negara
Lestari Moerdijat: Penyaluran Bantuan Ke Pelaku UMKM Harus Tepat Sasaran Didorong Jadi
Pahlawan Nasional, Ratu Kalinyamat Sang Penggagas Poros Maritim Abad XVI
"Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam proses pembuatan kebijakan apakah itu undang-
undang atau peraturan daerah, dirasa perlu mengomunikasikan dengan tepat terkait kebijakan
146
