Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 163
"Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain; kedua, daya saing pencari kerja relatif
rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin
tinggi; keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap," kata Ida dalaMKeterangan resmi
yang diterima Bisnis.com, Minggu (11/10/2020).
Belum lagi, sambungnya, terdapat 7,05 juta pengangguran pada 2019 ditambah dengan 3,5 juta
orang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemi Covid-19. Sebelumnya, Sekretaris
Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta pemerintah
memperketat pengawasan proses implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Perubahan yang dilakukan terhadap skema perjanjian kerja waktu tertentu di Pasal 59 dan
tenaga alih daya (outsourcing) di pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinilai mesti didukung dengan pasal yang juga mengatur khusus masalah
pengawasan. Sebagai informasi, Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu paling lama 3 tahun.
"Di UU Ciptaker, ketentuan-ketentuan waktu tersebut tidak muncul meskipun disebutkan ada
pekerjaan tertentu. Nah, apakah akan diatur kembali di Peraturan Pemerintah (PP)? Kita kan
tidak tahu apakah pemerintah masih mengatur bahwa waktu tertentunya maksimal 3 tahun?
Kemudian perpanjangan masih diperbolehkan hanya sekali?" ujar Timboel kepada Bisnis, Kamis
(8/10/2020).
Sementara itu, aturan mengenai perusahaan alih daya di Pasal 66 UU Ketenagakerjaan
menerangkan bahwa penyedia jasa pekerja hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi sejumlah syarat. Di
UU Cipta Kerja, perihal tersebut tidak tercantum, sehingga mesti menanti hasil dari pembahasan
Peraturan Pemerintah yang nanti akan mengatur secara lebih detil mengenai tenaga kerja alih
daya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
162
