Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 167
Perpajakan. Jokowi meminta tiap pihak memiliki visi menciptakan hukum yang fleksibel,
sederhana, kompetitif, dan responsif.
Feri mengatakan, opsi uji materi memang masih diatur secara hukum. Pasal 24C UUD 1945
menyebut putusan MK final, mengikat, dan wajib dipatuhi.
Dalam Pasal 59 ayat (1) UU MK pun MK masih punya wewenang memutus pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945. Feri yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas
Hukum Universitas Andalas mengatakan, presiden dan DPR tetap wajib merevisi undang-undang
jika diputus MK. "Putusan MK tak harus jadi undang-undang, tapi undang-undang wajib (direvisi)
sesuai putusan tersebut," ujar Feri.
Sebelumnya, Jokowi menyarankan masyarakat menempuh jalur hukum jika tak sepakat dengan
Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hal itu ia sampaikan setelah unjuk rasa digelar secara masif di
berbagai daerah. "Jika masih ada tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji
materi ke Mahmakah Konstitusi," ujarnya melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden,
Jumat (9/10). (bn,cnn-19).
166
