Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 164
Judul Publik Butuh Akses ke UU Ciptaker
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/243348-publik-butuh-
akses-ke-uu-ciptaker
Jurnalis Red
Tanggal 2020-10-12 01:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Herzaky Mahendra Putra (Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia) Ketiadaan akses
publik terhadap naskah final UU Cipta Kerja menyebabkan kontroversi dan polarisasi. Sehingga,
pemerintah harus segera membuka akses final UU Cipta Kerja ke masyarakat
negative - Herzaky Mahendra Putra (Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia) Penyusunan UU
Cipta Kerja sangat minim partisipasi publik, akademisi, koalisi masyarakat sipil, dan kelompok
masyarakat terdampak
negative - Herzaky Mahendra Putra (Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia) Niat baik saja
tidak cukup. Bagaimanapun, tata cara itu penting. Niat baik ada di dalam hati, sedangkan
kepatuhan pada peraturan, prosedur, dan hukum menjadi preseden dan teladan sebagai negara
hukum
negative - Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Kedua,
pada akhirnya kami tahu bahwa naskah itu disusun oleh Satgas Omnibus Law, isinya 127
pengusaha yang punya konflik kepentingan
negative - Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Logika di
balik pembangunan kan agar ada uang masuk ke negara. Kalau royaltinya 0 persen, lalu negara
dapat apa. Buat apa ada pembangunan
negative - Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI))
Pembahasan tingkat I juga tidak disebutkan dalam undangan sidang tanggal 6 Oktober lalu.
Awalnya kami tahu bahwa sidang akan berjalan 8 Oktober. Kemudian temanteman buruh
mengumumkan akan menyelenggarakan aksi. Tiba-tiba saja tanggal diubah, alasannya tidak
jelas
negative - Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI))
Sebenarnya bukan tidak ada naskah akademis. Dalam gugatan di PTUN, pemerintah mengakui
bahwa naskah akademis dibuat bersamaan dengan RUU. Padahal UU 12 Tahun 2011 sangat
ketat menyatakan naskah akademis dulu diadakan, sebelum dibuat RUU
163
