Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 165
negative - Feri Amsari (pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang) MK sudah
dinaikkan masa jabatannya oleh Jokowi. Bagaimana mungkin mereka akan menjatuhkan putusan
yang adil?
neutral - Feri Amsari (pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang) Penyampaian
Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019
negative - Feri Amsari (pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang) Putusan MK
tak harus jadi undang-undang, tapi undang-undang wajib (direvisi) sesuai putusan tersebut
neutral - Jokowi (None) Jika masih ada tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan
uji materi ke Mahmakah Konstitusi
Ringkasan
Pemerintah diminta segera membuka akses untuk publik atas naskah Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Hal tersebut untuk memenuhi prinsip transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
negara."Ketiadaan akses publik terhadap naskah final UU Cipta Kerja menyebabkan kontroversi
dan polarisasi. Sehingga, pemerintah harus segera membuka akses final UU Cipta Kerja ke
masyarakat," kata Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Herzaky Mahendra Putra
dalam diskusi daring bertajuk "SOS III: Menimbang Keabsahan Undang-Undang Cipta Kerja?",
Sabtu (10/10).
PUBLIK BUTUH AKSES KE UU CIPTAKER
Pemerintah diminta segera membuka akses untuk publik atas naskah Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Hal tersebut untuk memenuhi prinsip transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
negara."Ketiadaan akses publik terhadap naskah final UU Cipta Kerja menyebabkan kontroversi
dan polarisasi. Sehingga, pemerintah harus segera membuka akses final UU Cipta Kerja ke
masyarakat," kata Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Herzaky Mahendra Putra
dalam diskusi daring bertajuk "SOS III: Menimbang Keabsahan Undang-Undang Cipta Kerja?",
Sabtu (10/10).
Dia menyampaikan, banyak protes keras dari publik mengenai proses perumusan RUU Cipta
Kerja yang sangat tertutup. "Penyusunan UU Cipta Kerja sangat minim partisipasi publik,
akademisi, koalisi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat terdampak," ujarnya.
Dia menambahkan, perumusan ini menjadi preseden buruk terhadap proses pembahasan RUU
ke depan. Apalagi pengesahan UU Ciptaker menabrak beberapa aturan terkait pengambilan
keputusan di DPR.
Sebagai lembaga legislatif, seharusnya DPR menjadi contoh dalaMKepatuhan menjalankan
peraturan. "Niat baik saja tidak cukup. Bagaimanapun, tata cara itu penting. Niat baik ada di
dalam hati, sedangkan kepatuhan pada peraturan, prosedur, dan hukum menjadi preseden dan
teladan sebagai negara hukum," ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Asfinawati mengungkapkan, setidaknya ada 12 skandal yang ditemukan dalaMKajian Fraksi
Rakyat Indonesia (FRI) dalam pembentukan UU Ciptaker. Asfinawati menyebut hal tersebut
164
