Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 178
Oleh karena itu DEN KSBSI mempersoalkan klaster ketentuan ketenagakerjaan dalam Omnibus
Law Cipta Kerja. Sebab, aturan baru itu telah mendegradasi hak-hak buruh yang sebelumnya
diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut KSBSI, setidaknya ada empat hak mendasar buruh yang didegradasi Omnibus Law Cipta
Kerja. Keempatnya ialah sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa batas, alih daya
(outsourcing) diperluas tanpa limitasi jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, serta
penurunan besaran pesangon.
Oleh karena itu DEN KSBSI akan menggelar aksi unjuk rasa selama lima haru berturut-turut di
depan Istana Kepresidenan Jakarta.
Desakan mereka ialah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (perppu) guna mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.
177