Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 178

Oleh karena itu DEN KSBSI mempersoalkan klaster ketentuan ketenagakerjaan dalam Omnibus
              Law Cipta Kerja. Sebab, aturan baru itu telah mendegradasi hak-hak buruh yang sebelumnya
              diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

              Menurut KSBSI, setidaknya ada empat hak mendasar buruh yang didegradasi Omnibus Law Cipta
              Kerja. Keempatnya ialah sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa batas, alih daya
              (outsourcing)  diperluas  tanpa  limitasi  jenis  usaha,  upah  dan  pengupahan  diturunkan,  serta
              penurunan besaran pesangon.

              Oleh karena itu DEN KSBSI akan menggelar aksi unjuk rasa selama lima haru berturut-turut di
              depan Istana Kepresidenan Jakarta.

              Desakan mereka ialah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah
              pengganti undang-undang (perppu) guna mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.






























































                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183