Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

"Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain; kedua, daya saing pencari kerja relatif
rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin
tinggi; keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap," kata Ida dalam keterangan
resmi yang diterima Melalui UU Ciptaker, lanjutnya, pemerintah berharap terjadinya perubahan
struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Belum lagi, sambungnya, terdapat 7,05 juta pengangguran pada 2019 ditambah dengan 3,5 juta
orang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
meminta pemerintah memperketat pengawasan proses implementasi Undang-Undang Cipta
Kerja (UU Ciptaker).

Perubahan yang dilakukan terhadap skema perjanjian kerja waktu tertentu di Pasal 59 dan
tenaga alih daya (outsourcing) di pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinilai mesti didukung dengan pasal yang juga mengatur khusus masalah
pengawasan.

Sebagai informasi, Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu
tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu paling lama 3 tahun.
Selain itu, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling
lama 1 tahun.

"Di UU Ciptaker, ketentuan-ketentuan waktu tersebut tidak muncul meskipun disebutkan ada
pekerjaan tertentu. Nah, apakah akan diatur kembali di Peraturan Pemerintah (PP)? Kita kan
tidak tahu apakah pemerintah masih mengatur bahwa waktu tertentunya maksimal 3 tahun?
Kemudian perpanjangan masih diperbolehkan hanya sekali?" ujar Timboel kepada Bisnis, Kamis
(8/10/2020).

Sementara itu, aturan mengenai perusahaan alih daya di Pasal 66 UU Ketenagakerjaan
menerangkan bahwa penyedia jasa pekerja hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi sejumlah syarat.
Di UU Cipta Kerja, perihal tersebut tidak tercantum, sehingga mesti menanti hasil dari
pembahasan Peraturan Pemerintah yang nanti akan mengatur secara lebih detil mengenai
tenaga kerja alih daya..

179