Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

"Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami
mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Menaker Ida.
Menurut Menaker Ida, setelah didiskusikan, Kiai Said menjadi lebih memahami duduk persoalan.
Menaker Ida pun memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak
buruh.

"Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti
dan yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," ucapnya.

Merespons Menaker Ida, Kiai Said menyatakan pihaknya akan tetap mengajukan uji materi atau
judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsititusi.

Seusai menemui Kiai Said, Menaker Ida berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat
lain untuk membahas hal yang sama. "Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan
terutama kepada stakeholder ketenagakerjaan," ucapnya.

Setalah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober lalu, Menaker Ida
menyatakan bahwa ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan
Pemerintah (PP) yang akan menjadi turunan dari UU terkait klaster ketenagakerjaan.

Menurutnya, pemerintah sangat terbuka kepada serikat pekerja/serikat buruh selama proses
perumusan. Bahkan pihaknya mengundang serikat pekerja/serikat buruh untuk memberikan
masukan.

197