Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 203
Judul Kebalikan dari Pendemo, Serikat Pekerja Ini Klaim UU Cipta Kerja Tidak
Rugikan Siapapun
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01822788/kebalikan-dari-
pendemo-serikat-pekerja-ini-klaim-uu-cipta-kerja-tidak-rugikan-
siapapun
Jurnalis Tim PRMN
Tanggal 2020-10-11 21:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Tri Sasono (None) Kami telah membaca dan mempelajari pasal demi pasal UU Ciptaker
untuk klaster ketenagakerjaaan yang terkait kesejahteraan kaum pekerja
neutral - Tri Sasono (None) Peraturan terkait upah minimum pekerja dalam UU Ciptaker tidak
dihapuskan, tetapi perhitungan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
negative - Tri Sasono (None) Pendapatan Pekerja yang diterima tidak akan turun sama sekali
negative - Tri Sasono (None) Selain itu juga Buruh Korban PHK mendapatkan fasilitas
peningkatan kompetensi atau up skilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru dari pemerintah
positive - Tri Sasono (None) Sementara yang sifatnya jenis pekerjaan tertentu dan membutuhkan
fleksibilitas seperti pekerjaan director e-commerce dan digitalisasi itu diatur khusus dalam hal
jam kerjanya
neutral - Tri Sasono (None) Di mana selama ini banyak perusahaan jasa outsourcing dan
pengunanya pada nakal mengakali para pekerja outsourcing dalam hal kepastian pekerjaan dan
masa kerjanya yang hanya tiga tahun saja
positive - Tri Sasono (None) Jika seperti ini maka setelah pekerja outsourcing menjalankan masa
kerja lebih dari tiga tahun dan melakukan perpanjangan kontraknya maka perusahaan penguna
jasa pekerja outsourcing wajib menjadikan mereka berstatus tenaga kerja tetap dan memiliki
fasilitas gaji dan kesejahteraan sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut sesuai UU 13/2003
Ringkasan
- Sejumlah wilayah di Indonesia baru saja diguncang demonstrasi besar menolak Omnibus
Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
202
