Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 205
"Sementara yang sifatnya jenis pekerjaan tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti
pekerjaan director e-commerce dan digitalisasi itu diatur khusus dalam hal jam kerjanya,"
katanya.
Masih kata Tri Sasono, terkait PKWT dalam UU Ciptaker justru menguntungkan Buruh.
Yaitu pekerja waktu tertentu ( pekerja kontrak) kini mendapatkan kompensasi saat perjanjian
kerjanya berakhir dengan syarat merujuk UU 13/2003.
Selanjutnya, terkait sistem pekerjaan yang mengunakan tenaga outsourcing dalam UU Ciptaker
justru menjamin kepastian keberlanjutan pekerja outsourcing .
"Di mana selama ini banyak perusahaan jasa outsourcing dan pengunanya pada nakal
mengakali para pekerja outsourcing dalam hal kepastian pekerjaan dan masa kerjanya yang
hanya tiga tahun saja," jelasnya.
Tri Sasono memastikan, syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan
outsourcing masih tetap dipertahankan bahkan UU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya
sepanjang obyek pekerjaannya masih ada.
"Jika seperti ini maka setelah pekerja outsourcing menjalankan masa kerja lebih dari tiga tahun
dan melakukan perpanjangan kontraknya maka perusahaan penguna jasa pekerja outsourcing
wajib menjadikan mereka berstatus tenaga kerja tetap dan memiliki fasilitas gaji dan
kesejahteraan sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut sesuai UU 13/2003,"
pungkasnya.*** (Fajar Sulaiman/Warta Ekonomi).
204