Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 202
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan ada empat hal urgensi RUU Cipta Kerja yang baru saja
disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang (UU). Pertama, perpindahan lapangan kerja ke
negara lain. Kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain.
Ketiga, penduduk yang tidak/belum bekerja akan semakin tinggi dan keempat, Indonesia
terjebak dalam middle income trap. Selain itu, Menaker juga secara rinci memaparkan hal-hal
yang selama ini salah dipahami oleh masyarakat tentang UU Cipta Kerja.
Ketua FRI sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menyambut positif adanya
silaturrahmi Forum Rektor dengan pemerintah. Silaturrahmi ini sangat penting penting untuk
memperkuat komunikasi dan silaturahmi sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik
tentang substansi UU Cipta Kerja.
"Ini kesempatan sangat baik juga bagi para Rektor untuk memberi masukan kepada Pemerintah
baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja, " katanya.
Dialog dengan para rektor itu berjalan hangat dan solutif. Para rektor mengapresiasi langkah
Menaker membuka silaturrahmi dengan kampus melalui para rektor.
Menurut mereka, ini pertama kali para rektor diundang untuk membicarakan secara rinci dan
substantive UU Cipta Kerja, sekaligus mengklarifikasi begitu banyaknya isu-isu tidak benar yang
luas beredar. Para rektor juga meminta agar UU Cipta Kerja, setelah nantinya resmi diserahkan
DPR kepada pemerintah, dapat juga mereka terima.
"Dengan RUU Cipta Kerja kita harapkan adanya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," jelas Menaker Ida. Belum lagi ada 7,05
juta pengangguran pada tahun 2019 plus 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemic
Covid ini. Mari kita gotong royong mengatasi ini semua.
Selain Rektor IPB Diskusi Forum Rektor dihadiri Rektor UGM, UTI, Universitas Al-Azhar, Unessa,
Perbanas, Unand Padang, Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI
Bandung, UNP Padang, Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat,
Unbraw Malang, Unila, Univ. Al Ghifari Bandung dan Universitas Pertamina.
201