Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 204
Namun, ternyata tak semua pihak sepakat dengan unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta
Kerja yang didominasi mahasiswa, pelajar, dan buruh itu.
Sejumlah serikat pekerja yang dikoordinatori oleh Tri Sasono mengklaim Omnibus Law UU
Cipta Kerja sama sekali tak merugikan pekerja atau buruh .
KEBALIKAN DARI PENDEMO, SERIKAT PEKERJA INI KLAIM UU CIPTA KERJA TIDAK
RUGIKAN SIAPAPUN
- Sejumlah wilayah di Indonesia baru saja diguncang demonstrasi besar menolak Omnibus
Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Namun, ternyata tak semua pihak sepakat dengan unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta
Kerja yang didominasi mahasiswa, pelajar, dan buruh itu.
Sejumlah serikat pekerja yang dikoordinatori oleh Tri Sasono mengklaim Omnibus Law UU
Cipta Kerja sama sekali tak merugikan pekerja atau buruh .
Koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan
Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi Nasional Serikat Pekerja
Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Mandiri itu mengeluarkan pernyataan tersebut pada akhir
pekan ini di Jakarta.
Tri Sasono mengklaim telah membaca setiap pasal dari undang-undang yang belum diketahui
draf finalnya itu.
"Kami telah membaca dan mempelajari pasal demi pasal UU Ciptaker untuk klaster
ketenagakerjaaan yang terkait kesejahteraan kaum pekerja ," ujar Tri Sasono sebagaimana
dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Warta Ekonomi .
Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal kabar upah minimum pekerja yang akan
dihapuskan. Dikatakan Tri Sasono, hal tersebut tidak benar.
"Peraturan terkait upah minimum pekerja dalam UU Ciptaker tidak dihapuskan, tetapi
perhitungan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata dia.
"Pendapatan Pekerja yang diterima tidak akan turun sama sekali," imbuh Tri menyimpulkan.
Kata dia, terkait hak-hak buruh yang di PHK untuk mendapatkan pesangon UU Ciptaker juga
tetap mengatur terkait pesangon, yaitu adanya kepastian pembayaran pesangon dan korban
PHK mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Selain itu juga Buruh Korban PHK mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi atau up skilling
serta diberikan akses ke pekerjaan baru dari pemerintah," imbuhnya.
Berikutnya, terkait jam kerja bagi buruh bahwa dalam UU Ciptaker pengaturan mengenai
waktu kerja mulai dari hari aktif, hari libur, istirahat, hingga hari cuti dalam UU Ciptaker masih
sama seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Begitu juga pemberi kerja dan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja
termasuk untuk beribadah serta memberikan cuti baik untuk melahirkan, menyusui, dan haid
tetap disesuaikan dengan UU 13/2003.
203
