Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

3. Retorika Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( Indef),
Enny Sri Hartati, menilai, pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai
omnibus law Cipta Kerja, tak menjawab hal-hal yang dipersoalkan publik.

Enny Sri Hartati justru melihat, pernyataan Jokowi sebagai retorika.

Pernyataan tersebut kata Enny hanya meredam publik lantaran hingga saat ini belum ada
kejelasan mengenai draf UU Cipta Kerja yang final dan disahkan.

Dengan begitu, publik tak bisa memastikan apakah yang disampaikan Jokowi hanya klaim
semata atau bukan.

"(Pernyataan Jokowi ) tidak menjawab persoalan, karena tidak mengacu pada satu hal yang
sifatnya resmi dan formal," kata Enny kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

"Saya bisa menjawab apakah itu klaim atau tidak ketika publik disuguhkan draf resmi," tuturnya.

Enny mengatakan, UU Cipta Kerja ditentang banyak pihak karena sejumlah ketentuan di
dalamnya dinilai merugikan pekerja.

Penilaian itu muncul pascapublik membaca draf UU Cipta Kerja yang beredar, yang kemudian
oleh DPR disebut belum final.

Oleh karenanya, kata Enny, jika Presiden hendak membantah, seharusnya publik diberikan akses
seluas-luasnya terhadap draf undang-undang yang final.

Jika tidak, narasi-narasi seperti kemudahan perusahaan melakukan PHK, meluasnya outsourcing
dan lainnya, akan terus berkembang.

"Kalau memang dibantah lalu sekarang yang akan bisa diakses publik secara benar-benar resmi
dari pemerintah itu yang mana drafnya? Itu aja dulu dijawab, karena sampai hari ini kalau kita
tanya ke Baleg atau Bamus DPR itu mereka masih merapikan," ujar Enny.

4. Ketidakpercayaan Masyarakat Lanjut, Enny mempertanyakan bagaimana bisa sebuah
undang-undang disahkan tetapi rumusannya belum final.

"Bagaimana mungkin undang-undang disahkan kok itu rumusannya belum final, itu lebih ajaib
lagi. Jadi ini permainan retorika kata-kata menurut saya," kata dia.

Enny menambahkan, masifnya penolakan publik terhadap UU Cipta Kerja menjadi bukti adanya
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR.

Sebab, pemerintah dan DPR kerap kali mengklaim suatu undang-undang dibuat demi tujuan
penguatan kebaikan, namun nyatanya sebaliknya.
Hal ini, kata Enny, belum lama terjadi pada revisi UU KPK. "Publik ini kan sudah berkali-kali
dibohongi," ujar Enny.

"(Pemerintah dan DPR mengklaim) ini UU Cipta Kerja bukan untuk mempermudah PHK kok, ya
kalau tekstualnya di UU itu berimplikasi kemudahan PHK ya itu yang akan terjadi," ujarnya..

232