Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Berikutnya, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI) Jumisih juga
menegaskan banyak pasal yang merugikan buruh dalam UU Cipta Kerja .
Hal itu diketahui berdasarkan draf resmi yang didapat buruh setelah UU Cipta Kerja diketok
palu pada Senin (5/10/2020) lalu.

"Kita mendapat draf tanggal 5 begitu itu diketok palu. Kita bandingkan memang ada perubahan
perubahan." "Kita harus membaca dengan teliti, kalau tidak kita tidak akan menemukan fakta
bahwa UU Cipta kerja itu menurunkan kesejahteraan," kata Jumisih.

Aturan yang dipermasalahkan, buruh misalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
dapat terus diperpanjang sehingga memungkinkan pekerja menjadi pegawai kontrak seumur
hidup.

Kemudian, pasal yang semakin membuka peluang perusahaan melakukan praktik outsourcing.
Dalam UU Ketenagakerjaan, praktik hanya dibatasi pada jenis pekerjaan yang tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan produksi.

Namun dalam UU Cipta Kerja batasan itu dihapus.

Lalu, batasan maksimal jam lembur dari awalnya maksimal tiga jam dalam sehari dan 14 jam
dalam sepekan menjadi empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.
Kemudian, uang pesangon yang dikurangi dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali.

Jumisih kemudian mempertanyakan sejumlah politisi di DPR yang menyebut belum ada draf final
saat UU Cipta Kerja disahkan.

2. Laporan Keliru Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa aksi penolakan UU
Cipta Kerja didasarkan pada disinformasi dan hoax, juga mendapat reaksi dari Koalisi Masyarakat
Sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil menduga Jokowi mendapatkan laporan keliru soal penyulut demonstrasi
yang massif menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja .

Akibatnya Presiden Jokowi menilai aksi unjuk rasa penolakan atas UU Cipta Kerja
dilatarbelakangi oleh disinformasi dan hoaks .

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, menuturkan
kesalahan polemik UU Cipta Kerja adalah tidak terbuka dan tak melibatkan ruang partisipasi
publik seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

"Saking tidak menjalankan ketentuan itu sampai hari ini naskah akademik dan UU yang disahkan
tidak dapat diakses publik." "Coba bayangkan menyebut orang disinformasi padahal dia sendiri
yang menyembunyikan informasi," tutur Feri, dikutip dari Kompas.com.

Feri mengatakan Presiden Jokowi malah memberikan pernyataan menyesatkan dalam
konferensi pers ketika menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terjadi karena
disinformasi dan hoaks .

Padahal di sisi lain, dikatakan Feri, naskah final UU itu hingga kini masih di Badan Legislasi DPR
untuk dirapikan.

Pada akhirnya, publik pun mempertanyakan naskah mana yang dirujuk Jokowi .

"Pernyataan Presiden menyesatkan dan cenderung menuding masyarakat yang salah," ujar Feri.
231