Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 253
UU CIPTA KERJA DITOLAK BURUH, HOTMAN PARIS CERITA SULITNYA BURUH
TUNTUT PESANGON
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang
dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (5/10/2020).
RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari sebagian
besar Fraksi di DPR.
Setidaknya ada tujuh item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti
dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal.
Salah satunya yaitu, soal pesangon.
Pengurangan pesangon menjadi 25 kali upah bulanan. Buruh menolak pengurangan nilai
pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.
Cerita Hotman Paris
Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara terkait polemik disahkannya UU
Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu kontroversi.
Baik pemerintah maupun DPR, sampai saat ini belum merilis draf final UU Cipta Kerja .
Dilansir dari Kompas.com, menurut Hotman, berdasarkan pengalamannya puluhan tahun
menjadi advokat, permasalahan yang sering dihadapi pekerja atau buruh adalah sulitnya
menuntut hak pesangon.
"Terlepas setuju atau tidak omnibus law, dalam 36 tahun pengalaman saya menjadi pengacara.
Masalah yang dihadapi buruh adalah dalam menuntut pesangon, karena prosedur hukumnya
sangat panjang," ucap Hotman dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (11/10/2020).
Selama ini, banyak kasus perusahaan yang tidak membayarkan hak pesangon sebagaimana
diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Namun pekerja korban PHK dihadapkan pada kondisi sulit karena prosedur menuntut pesangon
hingga sampai ke pengadilan bukan perkara gampang.
Tuntutan pesangon hingga ke meja pengadilan seringkali terpaksa ditempuh pekerja korban PHK
karena selama ini Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan di daerah
umumnya tak banyak membantu menekan perusahaan.
Di sisi lain, untuk menuntut hak pesangon ke pegadilan, butuh pengacara yang memakan biaya
yang tak sedikit. Itu pun belum tentu putusan pengadilan memenangkan pekerja korban PHK.
"Dimulai dengan kalau majikan menolak lalu melalui dewan pengawas Depnaker (Departemen
Tenaga Kerja). Depnaker tidak punya power hanya berupa syarat, mau tidak mau si buruh harus
ke pengadilan," ungkap Hotman, dalam artikel " Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris
Beberkan Susahnya Buruh Tuntut Pesangon ".
"Di pengadilan bisa sampai peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), bayangkan
bayar honor pengacara berapa, bisa-bisa honor pengacara lebih besar daripada pesangonnya,"
kata dia lagi.
Ia berujar, terlepas apakah besaran pesangon mengacu pada aturan lama yakni UU
Ketenagakerjaan ataupun direvisi di UU Cipta Kerja , pemerintah juga seharusnya prioritas
memastikan pekerja atau buruh korban PHK mendapat pesangonnya sesuai aturan yang berlaku.
252
