Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 251
HOTMAN PARIS PERLIHATKAN SALINAN OMNIBUS LAW, KIRIM PESAN TERBUKA
KE ANGGOTA DPR
Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI baru-baru ini memantik
gelombang protes. Masyarakat hingga sejumlah figur publik bereaksi. Salah satunya, Hotman
Paris Hutapea.
Sabtu (10/10/2020), Hotman Paris memberikan perspektif seputar Omnibus Law, nasib buruh
yang menuntut pesangon, hingga proses peradilan yang menyertainya. Ia mengirim pesan
terbuka ke pihak terkait.
Selain Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziyah, Hotman Paris menyenggol para
anggota DPR RI. Sebuah video memperlihatkan Hotman Paris duduk menghadap meja dengan
setumpuk kertas.
Tumpukan kertas itu diduga salinan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law. Sejumlah
media nasional menyebut salinan Omnibus Law tebalnya seribu halaman lebih. Bahkan ada yang
menyebut 1.028 halaman.
"Hotman Paris dengan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Rekan-rekan saya para
pengacara, mantan pengacara yang sekarang jadi anggota DPR," sapa Hotman Paris sambil
menunjuk setumpuk kertas yang telah ditandai.
"Anda tahu, yang menjadi problem itu adalah pelaksanaan. Seorang buruh yang gajinya cuma 5
juta sebulan, kalau di-PHK, kalau dia menuntut pesangon, prosesnya lama," ia melanjutkan.
Presenter Hotroom dan Hotman Paris Show membeberkan, pesangon diperjuangkan buruh
dari Departemen Tenaga Kerja lalu ke Pengadilan hingga Mahkamah Agung. Prosesnya
menahun.
"Di Depnaker, di Pengadilan, bisa kasasi sampai PK bisa sampai dua tahun. Jadi harus segera
dibuat undang-undang, bahwa perkara soal pesangon harus putus dalam tempo satu bulan,"
urai Hotman Paris.
"Kenapa di Pengadilan Niaga perkara kepailitan yang triliunan, perintah undang-undang harus
putus dalam temnpo 60 hari. Bahkan PKPU, PKPU dalam Pengadilan Niaga yang triliunan harus
putus dalam 20 hari," imbuhnya.
Sebagai informasi PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di pengujung pesan
terbukanya, Hotman Paris menyarankan, "Coba dibikin seperti itu dalam perkara pesangon, pasti
akan ada keberadilan." Seperti diketahui, sejumlah figur publik ikut meluapkan keresahan
mereka atas Omnibus Law dari mencuit di medsos hingga turun ke jalan bersama para
demonstran. Salah satu yang turun ke jalan, Jefri Nichol.
250
