Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Contohnya, lanjut Hotman, pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang memudahkan dan
mempersingkat pengajuan tuntutan hak pesangon bagi pekerja korban PHK di pengadilan.
"Itulah masalah utama yang dihadapi buruh. Sementara si buruh tidak punya kemampuan
beracara di Pengadilan. Jadi rubah hukum acaranya, persingkat itu kalau mau menolong buruh,"
tegas Hotman.

Sebagai informasi, salah satu pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja adalah besaran uang
pesangon bagi karyawan korban PHK yang dinilai menyusut.

Besaran pesangon terbaru itu diatur dalam Pasal 156 UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasalnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah besaran nilai maksimal pesangon yang
didapatkan pekerja menjadi sebesar 25 kali upah yang terdiri atas 19 kali upah bulanan buruh,
serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
UU Cipta Kerja, pasal mengenai tambahan pesangon yang didapatkan pekerja bila perusahaan
melakukan efisiensi dihapus.

Ini berbeda dengan pasal yang ada di UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan membayar
pesangon lebih besar jika PHK dilakukan dengan alasan efisiensi.

Berikut aturan rincian uang pesangon yang diterima pekerja dalam UU Cipta Kerja : Uang
Pesangon - Masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan uang pesangon sebesar 1 bulan upah
- Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan uang pesangon 2 bulan
upah.

- Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan uang pesangon 3 bulan
upah - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan uang pesangon
4 bulan upah - Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan uang
pesangon 5 bulan upah - Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun,
mendapatkan uang pesangon 6 bulan upah - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari
7 tahun, mendapatkan uang pesangon 7 bulan upah - Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8 tahun, mendapatkan uang pesangon 8 bulan upah - Masa kerja 8 tahun atau
lebih, mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun,
mendapatkan uang penghargaan sebesar 2 bulan upah - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 tahun, mendapatkan uang penghargaan sebesar 3 bulan upah - Masa kerja 9
tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapatkan uang penghargaan sebesar 4 bulan
upah - Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, mendapatkan uang
penghargaan sebesar 5 bulan upah - Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun,
mendapatkan uang penghargaan sebesar 6 bulan upah - Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 21 tahun, mendapatkan uang penghargaan sebesar 7 bulan upah - Masa kerja 21
tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, mendapatkan uang penghargaan sebesar 8 bulan
upah - Masa kerja 24 tahun atau lebih, mendapatkan uang penghargaan sebesar 10 bulan upah.

Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi dan
merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini yaitu Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

253