Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 287
Ringkasan
DI tengah kegamangan serikat pekerja akan penjelasan Presiden yang meluruskan berbagai
informasi terkait dengan UU Cipta Kerja, sejumlah pihak mengajak kelompok buruh
menyampaikan masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka ruang aspirasi bagi pekerja yang belum setuju
UU Cipta Kerja. Pasalnya, Presiden akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan perpres
sebagai turunan beleid tersebut.
PEMERINTAH TUNGGU MASUKAN PP OMNIBUS LAW
Semestinya DPR dan pemerintah membuka akses draf final UU Cipta Kerja untuk memenuhi
prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Haryanto
horyonto@mediaindonesia.com
DI tengah kegamangan serikat pekerja akan penjelasan Presiden yang meluruskan berbagai
informasi terkait dengan UU Cipta Kerja, sejumlah pihak mengajak kelompok buruh
menyampaikan masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka ruang aspirasi bagi pekerja yang belum setuju
UU Cipta Kerja. Pasalnya, Presiden akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan perpres
sebagai turunan beleid tersebut.
Ganjar mengatakan, penerbitan PP dan perpres ini bisa menjadi harapan bagi para pekerja untuk
mendetailkan UU Cipta Kerja. Setiap sektor dapat memberikan masukan untuk kesempurnaan
UU tersebut.
"Insya Allah Senin (12/10), kami bersama pemangku kepentingan menyiapkan masukan bagi
PP. Masukan itu memang kita sepakati. Nanti saya teruskan." kata Ganjar seusai webinar tentang
kepemimpinan dengan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, kemarin.
Di sisi lain, lanjut Ganjar, pihaknya juga berkomunikasi intensif dengan sejumlah
menteri dan anggota DPR. "Mereka mengatakan ini kesempatan bagi warga memberikan
masukan. Kalau tidak setuju semua enggak apa-apa. Silakan mengajukan judicial review.
Nah, dua cara ini yang paling pas."
Dalam sepekan terakhir, Ganjar melalui dinas-dinas terkait turut menyusun masukan. Dia
berharap pihaknya bisa membantu hingga proses drafting sehingga proses keseluruhan lebih
mudah.
Presiden Joko Widodo, sebelumnya, mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dari
masyarakat untuk penyusunan banyak PP sebagai materi untuk menjalankan UU Cipta Kerja.
"Saya tegaskan bahwa UU Cipta Kerja memerlukan banyak sekali PP dan perpres. Untuk
penyusunan PP dan perpres itu kami menerima usulan dan masukan dari daerah," ungkap
Presiden dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Bogor, Jumat (9/10).
Draf final
286
