Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Ia sama sekali tak menyapa awak media yang menunggu di sekitar lokasi. Politikus PKB itu baru
memberi keterangan pada pukul 22.45 WIB setelah pertemuan selesai.
Ida mengatakan pertemuan itu hanya sebatas silaturahim. Dia berusaha menjelaskan maksud
Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU.

"Saya kira setelah beliau mendapat penjelasan, terutama klaster ketenagakerjaan, saya kira
beliau mengerti yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," kata Ida usai
pertemuan, Sabtu (10/10) malam.

Dalam kesempatan itu, Said Aqil menegaskan sikap PBNU. Mereka tetap akan mengajukan
gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Ida menuturkan ia akan terus berkeliling ke berbagai elemen masyarakat. Dia hendak
menjelaskan klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang usulan Presiden Jokowi ini.
"Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan, ke Pengurus Muhammadiyah, ke
stakeholder ketenagakerjaan," ucap Ida.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja pada
Senin (5/10). Pengesahan dilakukan di tengah penolalan dari berbagai pihak, termasuk PBNU.

PBNU bahkan hendak menempuh jalur hukum menyikapi pengesahan ini. Mereka akan
mendampingi pihak yang hendak menggugatnya ke MK.

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan
menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," ujar
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis
yang diterima CNNIndonesia.com , Jumat (9/10).

(dhf/ain).

291