Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Ini 9 Hoax dan Fakta UU Cipta Kerja
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/ekonomi/685975/ini-9-
hoax-dan-fakta-uu-cipta-kerja
Jurnalis AB
Tanggal 2020-10-10 12:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Setelah UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020), beredar
sejumlah informasi bohong ( hoax ) tentang isi undang-undang tersebut

UU ini tetap mengatur tentang pesangon. Hal itu dipastikan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Rabu 7 Oktober 2020. Ida juga menjelaskan bahwa UU
Cipta Kerja juga mengatur jaminan kehilangan pekerjaan. Para pekerja yang terkena PHK akan
mendapatkan uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi serta penempatan kerja yang di-
manage oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga
menegaskan tidak ada penghapusan pesangon. Airlangga mengatakan di dalam omnibus law
justru ada kepastian pembayaran pesangon, bahkan ada tambahan jaminan kehilangan
pekerjaan.

INI 9 HOAX DAN FAKTA UU CIPTA KERJA

UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020), beredar sejumlah
informasi bohong ( hoax ) tentang isi undang-undang tersebut. Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemkominfo) menghimpun sejumlah hoax , lalu menyajikan fakta sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja Menghapus Hak Cuti Haid, Hamil, dan Melahirkan ( Hoax ) Fakta: Setelah
ditelusuri, klaim bahwa omnibus law menghapus hak cuti haid, hamil dan melahirkan adalah
tidak benar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa
cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa
memanfaatkan cuti tersebut pada waktu yang dibutuhkan. Ketentuan itu masih sesuai dengan
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Twitter @perekonomianri juga menjelaskan
bahwa waktu istirahat dan cuti tidak dihapuskan. Istirahat panjang diatur di dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

2. UU Cipta Kerja Menghapus Pesangon ( Hoax ) Fakta: Klaim bahwa UU Cipta Kerja
menghapus ketentuan tentang pesangon bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) adalah salah. UU ini tetap mengatur tentang pesangon. Hal itu dipastikan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Rabu 7 Oktober 2020. Ida
294