Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 298
Kepala Negara pun memaparkan sejumlah hoaks yang dimaksudkan sekaligus memberikan
bantahan.
Kompas.com kemudian membandingkan hoaks yang dipaparkan Presiden Jokowi tersebut
dengan isi draf UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin
(5/10/2020) lalu.
Berikut rangkumannya: Presiden Jokowi menegaskan, upah minimum di UU Cipta Kerja masih
diberlakukan. Ia membantah ada penghapusan upah minimun provinsi (UMP), Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi.
Apabila membandingkan isi UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, ada sejumlah aturan yang berubah terkait upah minimum.
Salah satunya adalah dihapusnya pasal 89 ayat 1 huruf (b) yang mengatur upah minimum
sektoral. Penghapusan ini tercantum dalam Bab IV Ketenagakerjaan poin 26.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai dihapusnya upah minimum
sektoral ini merupakan bentuk ketidakadilan.
Sebab, sektor bisnis dengan penghasilan yang besar bagi negara akan memberi upah ke pekerja
mengacu upah minimum regional.
"Sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lainnya, nilai upah
minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk," kata Said Iqbal.
Ketentuan UMP dan UMK tidak hilang, namun mengalami perubahan.
Perubahan ini diatur dengan penambahan pasal 88 C.
Dengan penambahan pasal baru ini, maka UMK bukan lagi suatu kewajiban yang harus
ditetapkan. Gubernur hanya wajib menetapkan UMP.
Penetapan UMK juga harus memenuhi syarat meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi
pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
"Ini makin menegaskan kekhawatiran kami bahwa UMK ini hendak dihilangkan, karena tidak lagi
menjadi kewajiban untuk ditetapkan," kata Said Iqbal.
Presiden Jokowi juga membantah isu tenaga kerja akan dibayar berdasarkan per jam. Ia
menegaskan, skema itu masih menggunakan aturan lama.
Dalam draf UU Cipta Kerja memang tidak secara spesifik disebutkan soal upah per jam. Namun
ada penambahan pasal 88 B terhadap UU Ketenagakerjaan .
Pasal 88 B ayat (1) menyebutkan, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan
hasil. Lalu dalam pasal 88 B ayat (2) juga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
upah satuan hasil dan waktu diatur dalam peraturan pemerintah.
Said Iqbal menilai, penambahan pasal 88 B itu bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam.
"Di mana upah yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan,
sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/07244171/jokowi-bantah-upah-minimum-
dihitung-per-jam-di-uu-cipta-kerja-bagaimana Presiden Jokowi menegaskan, UU Cipta Kerja
sama sekali tidak menghapus hak cuti karyawan di perusahaan.
297
