Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Faktanya, draf UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan terkait Amdal dalam UU Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Dalam pasal 26 UU PPLH, penyusunan dokumen Amdal mesti melibatkan masyarakat dan
pemerhati lingkungan hidup.

Namun, ketentuan itu diubah sehingga penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan hanya
melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Dengan begitu, pemerhati lingkungan
hidup tidak lagi dilibatkan.

Dalam Pasal 26 UU PPLH, juga ada ketentuan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk
mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. Tapi dalam Omnibus Law, ayat yang
mengatur ini hilang.

Kemudian, Pasal 29-31 UU PPLH yang mengatur soal Komisi Penilai Amdal yang juga mencakup
pakar dan wakil masyarakat serta organisasi lingkungan hidup, dihapus.

Tugas komisi itu digantikan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan
Pemerintah Pusat. Hanya ada tiga unsur yang terlibat yaitu pemerintah pusat, daerah dan ahli
bersertifikat.

Presiden Jokowi membantah UU Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan.

Ia menyebut, perizinan pendidikan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan
formal di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sedangkan perizinan pendidikan secara umum tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja. Termasuk
perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren juga tidak diatur.

Perizinan di sektor pendidikan yang dimaksud Kepala Negara diketahui diatur dalam Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya Pasal 65 UU Cipta Kerja.

Pasal 65 ayat (1) berbunyi, "pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan
melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Ketentuan inilah yang ramai-ramai diprotes pegiat pendidikan. Ketua LP Ma'arif NU Arifin
menyebut, ketentuan itu sama saja memasukkan pendidikan dalam komoditas yang
diperdagangkan.

Sementara, dalam UU Cipta Kerja, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa aturan tersebut
hanya berlaku bagi pendidikan formal di KEK sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.

Dalam pasal 65 ayat (2) hanya menyebutkan: ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada
sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah..

299