Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

hingga bully-an. Kami bertahan dalam pembahasan bukan karena propemerintah. Tapi, berharap
bisa mengubah substansi-substansi yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Setidaknya ada
rem

Waktu sepuluh hari itu pun tidak dijalani dengan mudah. Debat antara pemerintah, Kadin,
Apindo, dan serikat pekerja/buruh yang tersisa jadi makanan sehari-hari. Buruh berusaha
mempertahankan dan memperbaiki hak-hak yang sudah diterima melalui UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Memang, tak ada kesepakatan mengikat karena DPR akan jadi hakim dalam sidang RUU ini.
Namun, setidaknya, gentlemen agreement yang sudah didiskusikan selama sepuluh hari itulah
yang dibawa dalam pembahasan dengan DPR. Karena sudah mewakili stakeholder. Nyatanya,
tak ada transparansi. Bahkan, buruh tidak mendapat draf yang diserahkan pada DPR dari hasil
pembahasan bersama sebelumnya. Apa yang disembunyikan wahai tuan dan puan? Apa yang
sudah diutak-atik dari gentlemen agreement kita?

Pertanyaan itu terjawab setelah ketok palu pada Senin lalu. Rasanya seperti tersambar petir di
siang bolong. Poin-poin yang penting dikepras. Urusan pesangon, misalnya. Saat pembahasan
di panja, perdebatan-perdebatan soal pesangon ini masih ada. Isu terakhir, pesangon tetap
diberikan 32 kali gaji dengan perincian 23 ditanggung pengusaha dan 9 ditanggung pemerintah.
Ujug-ujug, hanya tersisa 25 kali. Pengusaha menanggung 19 kali dan pemerintah 6 kali melalui
jaminan kehilangan pekerjaan di BPIamsostek.
Soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing)uga tak jauh beda. Dalam
pembahasan tripartit disepakati, keduanya akan kembali ke aturan existing. Nyatanya tidak. Jika
dulu ketentuannya dikontrak sekali, kedua kali tidak boleh lebih lama dari yang pertama,
kemudian kontrak ketiga harus permanen. Tapi, sekarang jadi panjang Dalam jangka panjang,
ini erat hubungannya dengan pesangon yang bakal diterima pekerja/buruh nantinya.

Memang ada sisi positif, di mana pada draf saat ini, pekerja yang selesai PKWT-nya akan
mendapat satu bulan gaji. Tapi, apa iya itu harapan buruh? Pekerjaan yang tidak long lasting.
Harapannya tentu pekerjaan dalam jangka waktu lama. Seterusnya.

Sehingga, iming-iming menteri ketenagakerjaan itu tidak ada gunanya. Yang dianggap bagus
oleh beliau, nyatanya tidak.

Soal upah pun sama. Upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) memang tetap
ada. Tapi, sektoral yang cukup krusial justru dilenyapkan. Akan sangat tidak fair ketika gaji padat
karya disamakan dengan padat modal. Yang benar saja Di mana pemikiran mereka melakukan
hal bodoh ini. Ah, yang sudah diperjuangkan benar-benar tak diakomo-dasi. Seolah kehadiran
serikat pekerja/buruh sebelumnya hanya formalitas untuk bisa melenggang ke tahap
selanjurnya.

Kekecewaan terhadap wakil rakyat sama besarnya. Berulang-ulang ditanya soal kepastian
penetapan, mereka selalu berkelit. Tak jarang membantah akan digolkan segera. Tidak
memungkinkan, jawabnya. Lagi-lagi kebohongan yang kami terima. RUU tersebut disahkan jauh
lebih cepat dari rumor yang beredar, ladi, apalagi yang bisa kita hormati dari dialog yang
diagung-agungkan? Nonsense.

Enggan kecewa lebih dalam, undangan Presiden Joko Widodo untuk hadir ke Istana Bogor Jumat
siang (9/10) akhirnya terpaksa

ditolak. Percuma datang kalau tak ada yang berubah dari UU itu. Bisa-bisa nasib kami tak jauh
beda dari Iqbal KSPI dan Andi Ghani KSPSI. Ketika diundang presiden, RUU malah diketok palu.
Akhirnya banyak tudingan pada keduanya.

282