Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

dieksekusi. "Setelah diadakan rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan
menyampaikan kemampuan fiskalnya hanya sampai ke angka itu," kata Firman.
Kendati kasak-kusuk sudah bermula sejak Selasa, usul perubahan pesangon baru secara resmi
disampaikan pada Sabtu, 3 Oktober, dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja di gedung DPR,
Senayan, Jakarta. Di rentang waktu itu Presiden Jokowi disebut menghubungi partai-partai
pendukungnya untuk mendukung usulan pemerintah.

Seorang anggota Panja mengaku mendapat instruksi dari pimpinan fraksinya untuk mendukung
usulan pemerintah sejak Kamis, 1 Oktober. Di hari yang sama, dia mengetahui seorang Deputi
Badan Intelijen Negara juga hadir di Hotel Le Eminance untuk menanyakan kapan pembahasan
rampung dan mengukur kondisi di lapangan.

Juru bicara BIN Wawan Purwanto membantah hal ini. "Tidak benar, kalau perkembangan
pembahasan DPR dan BIN selalu ketemu di rapat-rapat. Kalau soal potensi demo, kami sudah
punya datanya," kata Wawan kepada Tempo.
Hari Sabtu sore, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut turut memantau
langsung jalannya pembahasan. Ia disebut mengawasi pembahasan dari ruang Fraksi Gerindra
di gedung Nusantara I DPR.

Sufmi Dasco Ahmad tak menampik kehadiran Prabowo, tetapi tujuannya untuk mengecek ruang
fraksi. "Betul Pak Prabowo datang untuk melihat ruang fraksi yang baru direnovasi," ujar dia.

Menjelang petang, pemerintah menyampaikan usulan perubahan besaran dan skema pesangon
di rapat Panja. Sejumlah anggota Panja mempertanyakan perubahan tersebut, tetapi Ketua
Panja Supratman Andi Agtas mengetok palu sesuai keinginan pemerintah yaitu 25 kali upah.
Sebelum pukul 19.00 WIB, Panja menyatakan seluruh klaster di RUU Cipta Kerja sudah rampung
dibahas.

Tak buang waktu, pemerintah dan DPR langsung menjadwalkan rapat kerja pengambilan
keputusan tingkai I terhadap RUU Cipta Kerja. Sabtu malam pukul 21.00 WIB, Menko Airlangga,
Menteri Ida, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir ke DPR. Ketua Badan Legislasi
Supratman Andi Agas mengatakan rapat kerja digelar malam itu juga lantaran sudah tak ada
lagi yang dibahas.
Senin, 5 Oktober, DPR langsung tancap gas menggelar paripurna mengesahkan RUU Cipta Kerja
menjadi undang-undang, sekaligus menutup masa persidangan IV yang seharusnya berakhir
sampai 8 Oktober. Meski terkesan tiba-tiba, rencana rapat paripurna pada hari Senin ini
sebenarnya sudah terlontar sejak pertemuan pemerintah dan DPR di Hotel Le Eminance Puncak.

Seorang pimpinan fraksi dari koalisi pemerintah mengatakan kepastian ihwal adanya rapat Badan
Musyawarah dan paripurna ada sejak Ahad malam, 4 Oktober. Ia mengaku mendapat undangan
rapat Bamus pada Senin, 5 Oktober, pukul 11.45 WIB. Adapun menurut anggota DPR dari
Gerindra, Fadli Zon, undangan rapat paripurna untuk anggota Dewan diterima 15 menit sebelum
sidang dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Kendati sudah diketok, naskah akhir UU Cipta Kerja hingga kini belum terang. Firman Soebagyo
mengatakan naskah masih dirapikan dari kemungkinan adanya salah ketik. Ia mengaku tak ingin
polemik umur di UU Komisi Pemberantasan Korupsi terulang. Menurut politikus Golkar ini,
pembenahan setelah pengesahan bukan pelanggaran. "Enggak (masalah). Kan hanya bahasa,
enggak mengubah substansi," kata Firman.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pembenahan
naskah final ini bentuk kecacatan lain dari proses pembentukan UU Cipta Kerja. "Ini skandal
terparah dan terbesar dalam pembentukan UU. Dalam hukum, perubahan titik, koma, dan, atau,
315