Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

negative - Zainal Arifin Mochtar (Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada) Ini skandal terparah dan terbesar dalam pembentukan UU. Dalam hukum, perubahan
titik, koma, dan, atau, garis miring, bisa mengubah arti banyak.

negative - Zainal Arifin Mochtar (Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada) Ini praktik keliru yang terus dilanggengkan. Pemerintah dan DPR seperti bermain-main
dengan undang-undang. Padahal undang-undang itu sakral

Ringkasan

Rapat Panitia Kerja pembahasan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan
Undang-undang atau UU Cipta Kerja di Hotel Swissbell Serpong, Banten pada Ahad, 27
September 2020 berlangsung panas. Perdebatan alot terjadi lantaran perbedaan sikap
pemerintah dengan sejumlah fraksi ihwal besaran dan skema pesangon PHK dalam RUU Cipta
Kerja.

Debat elite Senayan dan pemerintah ini sebenarnya mengulang peristiwa dua hari sebelumnya
pada Jumat, 25 September 2020 di ruangan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hari itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan hasil pembahasan Tim Tripartit yang
berisi pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh, tentang klaster ketenagakerjaan.

CERITA LOBI ISTANA DI BALIK PERUBAHAN PESANGON DI UU CIPTA KERJA

Rapat Panitia Kerja pembahasan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan
Undang-undang atau UU Cipta Kerja di Hotel Swissbell Serpong, Banten pada Ahad, 27
September 2020 berlangsung panas.

Perdebatan alot terjadi lantaran perbedaan sikap pemerintah dengan sejumlah fraksi ihwal
besaran dan skema pesangon PHK dalam RUU Cipta Kerja. "Pembahasan soal pesangon memang
paling alot, saya sampai skors rapat lima kali untuk forum lobi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR, Achmad Baidowi, Selasa, 6 Oktober 2020.

Kala itu, perwakilan pemerintah yang hadir meminta agar besaran pesangon PHK turun. Staf
Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi memasang batas maksimal besaran
pesangon 30 kali upah dengan skema 22 kali ditanggung pengusaha dan 8 kali ditanggung
pemerintah.

Dia beralasan pemerintah memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berupa pelatihan untuk
peningkatan kemampuan dan akses terhadap pekerjaan anyar.

Di lobi hotel, perbedaan pendapat terjadi antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua
Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Dasco keukeuh meminta pesangon tetap di angka 32 sesuai
aturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, anggota
panja dari Gerindra Heri Gunawan, mengatakan Utut Adianto mengusulkan pesangon menjadi
28 kali upah.

Kehadiran Utut dan Dasco dibenarkan oleh Firman Soebagyo, anggota Panja dari Fraksi Golkar.
"Ketika terjadi dispute, pimpinan diwajibkan memantau, wajar. Tidak intervensi," kata Firman.

Debat elite Senayan dan pemerintah ini sebenarnya mengulang peristiwa dua hari sebelumnya
pada Jumat, 25 September 2020 di ruangan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

313