Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Hari itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan hasil pembahasan Tim Tripartit yang
berisi pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh, tentang klaster ketenagakerjaan.
Di depan Menteri Ida, Dasco dan Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali meminta besaran pesangon
tetap 32 kali. Dua orang yang mengetahui pertemuan mengatakan, Dasco dan Ali mengusulkan
klaster ketenagakerjaan tidak dibahas jika angka pesangon tidak 32 kali.

Dasco memang ngotot mempertahankan besaran pesangon di angka 32. Sebab angka ini
merupakan kesepakatan antara DPR dengan sejumlah serikat buruh saat rapat di Hotel Mulia,
Jakarta, pada 20-21 Agustus.

Dasco enggan berkomentar. Ia mempersilakan hal itu ditanyakan kepada Habiburrokhman,
koleganya satu partai yang hadir dalam pertemuan. "Ya benar. Waktu itu suasana tegang karena
Pak Dasco ngotot minta format pesangon 32 tapi Menteri berkeras di 19 atau 25," kata politikus
Gerindra ini kepada Tempo, Jumat, 9 Oktober 2020.

Namun, Ahmad Ali membantah meminta pemerintah mengeliminasi klaster ketenagakerjaan
jika besaran pesangon turun. "Bukan menarik, tapi meminta pemerintah lebih fleksibel dalam
pembahasan klaster ketenagakerjaan. Kalau tidak fleksibel tidak usah dibahas karena nanti akan
terjadi gejolak," ujar Ali kepada Tempo, Jumat, 9 Oktober 2020.

Setelah pertemuan dengan Ida, Panja RUU Cipta Kerja mulai membahas klaster
ketenagakerjaan. Rapat berlangsung hingga Jumat malam di ruangan Baleg DPR. Setelah itu,
rapat digelar maraton berpindah-pindah di sejumlah hotel. Mulai dari Hotel Sheraton Bandara,
Tangerang pada hari Sabtu, pindah ke Hotel Swissbell Serpong keesokan harinya, dan Hotel
Novotel Cengkareng di hari Senin, 28 September.

Ketua Panja RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan rapat digelar di hotel lantaran
ada perbaikan listrik di Gedung DPR. Saat ditanya siapa yang membayar tagihan rapat-rapat di
hotel itu, Supratman enggan menjawab. Ia tak bersedia merinci apakah pembayaran diambil
dari anggaran DPR atau pemerintah. "Ah kamu, pertanyaannya enggak substantif," kata dia.

Besaran pesangon PHK 32 kali akhirnya diputuskan dalam rapat di Hotel Swissbell pada Ahad,
27 September malam setelah pembahasan yang alot. Rinciannya, pengusaha akan menanggung
23 kali gaji, sedangkan pemerintah menangani sisanya.
Namun, dalam dua hari saja keputusan itu buyar. Pemerintah merasa angka ini memberatkan
mereka dan pengusaha. Pemerintah menginginkan besaran pesangon 25 kali, dengan skema 19
kali upah dari pengusaha, sisanya pemerintah.

Pada Selasa, 29 September, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
menyampaikan keberatan itu kepada Firman Soebagyo. Panja kala itu sebenarnya
mengagendakan untuk mulai merumuskan dan melakukan sinkronisasi atas kesepakatan-
kesepakatan di Panja.
Kabar dari Airlangga datang ketika Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi sedang dalam perjalanan
ke Puncak, Bogor, untuk rapat di Hotel Le Eminance. "Iya betul, saya memang terus
berkomunikasi ke Pak Menko," kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Oktober 2020.

Dua anggota Panja dari koalisi pemerintah mengatakan perubahan itu diputuskan dalam rapat
terbatas kabinet Presiden Joko Widodo sehari sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno
dan juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman tak merespons konfirmasi Tempo perihal ini.

Sedangkan menurut Firman, keputusan pemerintah berubah setelah dihitung ulang oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah, dia mengklaim, ingin membuat kebijakan yang dapat

314