Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 311

Judul               UMP Tidak Dihapus, Menaker Beberkan Argumen Ini
                Nama Media          suaramerdeka.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/243197-ump-tidak-
                                    dihapus-menaker-beberkan-argumen-ini
                Jurnalis            Murdiyat Moko
                Tanggal             2020-10-10 11:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Aspirasi teman-teman serikat pekerja dan
              sikap buruh yang kita akomodasi adalah minta dihapusnya upah minimum padat karya. Jadi itu
              kita hapus. Jadi upah minimum padat karya tidak boleh lebih rendah, berarti tak boleh diatur

              negative - Menake (None) UMP wajib ditetapkan oleh gubernur, UMK juga tetap ada. Jadi UMK
              UMP  tidak  dihapus,  ketentuannya  ada  dengan  persyaratan.  Dengan  melihat  pertumbuhan
              ekonomi  atau  inflasi,  jadi  kalau  daerahnya  memang  pertumbuhan  ekonominya  rendah  tentu
              tidak memungkinkan dia untuk membuat UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Kalau lebih
              rendah tidak bisa karena itu batas bawah

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang terbaru, bagi usaha mikro yang kecil
              diberlakukan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kita mendorong
              sedemikian rupa usaha mikro dan kecil sehingga disitu kita juga berfikir perlindungannya kepada
              pekerja sektor kecil



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah    menepis  tudingan  sejumlah  pihak  bahwa  ketentuan
              Upah Minimum Provinsi (UMP)  , Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dalam UU Cipta
              Kerja. Kabar penghapusan ini membuat para pekerja dan buruh gelisah.

              Ida mengatakan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tidak menghapus UMP dan UMK, namun
              yang tidak ada di UU Cipta Kerja hanya Upah Minimum Padat Karya (UMPK). Yang dihapus hanya
              masalah upah minimum padat karya, yakni upah minimum yang besarnya di bawah UMK. Semula
              UMPK diberlakukan, satu alasannya, di daerah tersebut nilai UMK sudah mencapai 100 persen
              Kebutuhan Hidup Layak (KHL).







                                                           310
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316