Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 312
UMP TIDAK DIHAPUS, MENAKER BEBERKAN ARGUMEN INI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menepis tudingan sejumlah pihak bahwa ketentuan
Upah Minimum Provinsi (UMP) , Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dalam UU Cipta
Kerja. Kabar penghapusan ini membuat para pekerja dan buruh gelisah.
Ida mengatakan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tidak menghapus UMP dan UMK, namun
yang tidak ada di UU Cipta Kerja hanya Upah Minimum Padat Karya (UMPK). Yang dihapus hanya
masalah upah minimum padat karya, yakni upah minimum yang besarnya di bawah UMK. Semula
UMPK diberlakukan, satu alasannya, di daerah tersebut nilai UMK sudah mencapai 100 persen
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menaker mengkalim, penghapusan UMPK itu berdasarkan permintaan dari serikat pekerja dan
buruh setelah intens melakukan pertemuan beberapa waktu yang lalu sebelum draf RUU Cipta
Kerja diserahkan ke DPR. "Aspirasi teman-teman serikat pekerja dan sikap buruh yang kita
akomodasi adalah minta dihapusnya upah minimum padat karya. Jadi itu kita hapus. Jadi upah
minimum padat karya tidak boleh lebih rendah, berarti tak boleh diatur," kata Ida Fauziyah via
164 Chennel PBNU, Kamis (8/10).
Ida meluruskan sejumlah informasi yang seolah menyudutkan pemerintah. Informasi itu
misalnya terkait dengan UMP dan UMK yang tak lagi ada di UU Cipta Kerja. Padahal dalam UU
Cipta Kerja jelas tertulis, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup
pekerja atau buruh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi daerah/inflasi daerah.
Ketentuan itu, ujar Ida, merupakan klausul baru di UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Buruh Ancam Mogok Nasional, Menaker Ida Fauziyah Tulis Surat Terbuka "UMP wajib ditetapkan
oleh gubernur, UMK juga tetap ada. Jadi UMK UMP tidak dihapus, ketentuannya ada dengan
persyaratan. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi atau inflasi, jadi kalau daerahnya memang
pertumbuhan ekonominya rendah tentu tidak memungkinkan dia untuk membuat UMK tidak
boleh lebih rendah dari UMP. Kalau lebih rendah tidak bisa karena itu batas bawah," kata Menake.
UU Cipta Kerja juga mengatur bagaimana agar perusahaan yang sudah memberikan upah lebih
tinggi dari UMK/UMP kepada buruh sebelum adanya keputusan pemerintah tidak boleh
menurunkan lagi. Aturan ini diberlakukan agar pihak perusahaan tetap bersikap adil kepada para
pekerjanya terutama terkait besaran upah yang layak.
"Yang terbaru, bagi usaha mikro yang kecil diberlakukan upah berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja. Kita mendorong sedemikian rupa usaha mikro dan kecil sehingga disitu
kita juga berfikir perlindungannya kepada pekerja sektor kecil," tutur Ida Fauziyah. Khusus usaha
mikro kecil besaran upah pekerjanya tidak dapat disamakan dengan UMP dan UMK.
Sebelumnya pro kontra UU Cipta Kerja terjadi menyusul informasi mengenai isi dari UU tersebut
dinilai tidak pro terhadap buruh dan masyarakat. Informasi soal UMP dan UMK dihapus
pemerintah beredar luas di media sosial..
311
