Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Omnibus Law, Satu Terobosan Hukum Modern
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-10 05:52:00
Ukuran 215x332mmk
Warna Warna
AD Value Rp 188.125.000

News Value Rp 940.625.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

Ringkasan

DPR. Senin (5/10), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja
(Ciptaker) menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan
I 2020-2021 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

OMNIBUS LAW, SATU TEROBOSAN HUKUM MODERN

DPR. Senin (5/10), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja
(Ciptaker) menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan
I 2020-2021 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dari 9 fraksi yang ada. setidaknya ada 7 fraksi yang menyetujui RUU itu disahkan menjadi UU,
yaitu PDIP, Golkar. Gerindra, NasDem, PKB. PPP, dan PAN. Namun, pengesahan RUU Ciptaker
menjadi UU justru menuai polemik dan menarik reaksi publik. Berbagai elemen masyarakat
menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker karena dianggap cacat, baik secara
prosedural maupun material.

Pada satu sisi, formulasi atau pembentukan UU Ciptaker itu dianggap tidak dilakukan secara
demokratis karena tidak banyak melibatkan partisipasi publik. Di sisi lain, secara substansi UU
ini dinilai berpotensi memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara luas, terutama pada
sektor yang berhubungan dengan pekerja atau buruh.

Kebutuhan hukum

Secara umum, UU Omnibus Law Ciptaker ini merupakan konsep 'penyederhanaan' aturan hukum
atau peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan 'mengevaluasi' atau merevisi
beberapa, atau bahkan puluhan UU yang disharmoni atau tumpang tindih ke dalam 1 payung
hukum.

339