Page 338 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 338
Ia menegaskan, Omnibus Law Cipta Kerja ini, khususnya klaster ketenagakerjaan, lebih
difokuskan pada aspek perlindungan pekerja (existing), dan juga perluasan lapangan kerja untuk
menampung tenaga kerja baru. Sehingga yang paling dibela dari UU Cipta Kerja sebetulnya
adalah para pencari kerja.
"Kami sebagai pelaku usaha percaya kalau kita semakin mudah berusaha, bisnis kita
berkembang. maka makin banyak kita bisa memiliki karyawan," kata Aloysius.
Selama hampir satu tahun mengawal diskusi tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Aloysius
mengatakan yang perlu dipahami dalam membaca UU Cipta Kerja adalah harus dikolaborasikan
dengan UU terkait. Sehingga bila ada pasal-pasal yang tidak tercantum dalam UU Cipta Kerja,
itu berarti masih memanfaatkan UU 13/2003.
"Ada beberapa komunikasi di publik yang kurang tepat. Misalnya, kok orang yang haid tidak lagi
dapat cuti? Itu tidak tepat. Di UU Cipta Kerja memang tidak dicantumkan. Itu berarti pasal-pasal
di UU Ketenagakerjaan masih ada. Kita sebagai pengusaha harus memberikan hak itu. Ini yang
kemudian banyak diplesetkan di publik tanpa memahami konsep regulasi itu bekerja." kata
Aloysius.
Mogok nasional selama tiga hari yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
bersama 32 federasi telah berakhir 8 Oktober 2020. Awal pekan depan, para serikat buruh akan
mengumumkan langkah selanjutnya yang akan ditempuh sebagai bentuk penolakan terhadap
UU Cipta kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, langkah lebih lanjut yang akan diambil secara
konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan omnibus
law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional. serta melakukan kampanye
kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak
omnibus law, khususnya klaster ketenagakerjaan. [HER/J-90
337
