Page 571 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

DEMO OMNIBUS LAW BERUJUNG RICUH, MAHFUD MD SALAHKAN...

Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berujung ricuh di sejumlah daerah di
Indonesia, termasuk di Jakarta. Merespons hal ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai kejadian ini dipicu banyaknya kabar bohong
atau hoax mengenai UU Cipta Kerja.

"Yang sekarang ramai karena banyak hoax ," kata Mahfud di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mahfud lebih jauh menuturkan beberapa hoax yang beredar di masyarakat sampai memicu
kejadian ini di antaranya mengenai pesangon bagi orang yang di-PHK.

"Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar.
Pesangon justru ada. Dibilang kan tidak ada cuti, cuti haid, cuti hamil, dan sebagainya, di sini
ada di undang-undang ini," kata Mahfud.
Selain itu, masalah perusahaan yang dikatakan mudah dalam memecat karyawannya atau PHK.
Padahal, kata Mahfud, hal itu tidaklah benar.

"Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga karena justru sekarang PHK itu harus dibayar
kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di undang-undang ini ada jaminan kehilangan
pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoax yang banyak," ujarnya.

Selain itu, Mahfud menyebutkan adanya hoax mengenai isu pendidikan dalam undang-undang
tersebut tidak benar.

"Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersialkan, ketahuilah bahwa 4 undang-undang
pendidikan, 4 UU di bidang pendidikan sudah dicabut dari UU ini karena aspirasi, sesudah diskusi-
diskusi, tolong dong pak itu dikeluarkan, sudah kami keluarkan, enggak ada di situ aturan soal
dunia pendidikan," kata Mahfud.

Menurut mantan Ketua MK itu, dalam UU Ciptaker, dunia pendidikan hanya diatur di pasal 65
yang justru mempermudah pendidikan.

"Bahwa pendidikan itu lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersial. Ini
ditegaskan justru di undang-undang ini malah dibalik di dalam berita-berita yang hoax itu,"
ujarnya.

570