Page 569 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

KHOFIFAH BERSURAT KE JOKOWI MINTA OMNIBUS LAW DITANGGUHKAN

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersurat ke Presiden Joko Widodo meminta
agar memenuhi tuntutan buruh. Yakni agar UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditangguhkan.
Khofifah menegaskan, pengiriman surat kepada Jokowi tersebut sebagai bentuk pemenuhan
tuntutan buruh yang menggelar aksi menolak Omnibus Law di Jawa Timur pada Kamis (9/10).

"Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko
Widodo langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri," kata Khofifah usai ziarah
ke makam Gubernur Jawa Timur pertama RMT Aryo Suryo di Magetan, Jumat (9/10).

Khofifah menegaskan, surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut berisi
permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law yang telah
memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI. Selain itu, lanjut Khofifah,
Pemprov Jatim juga akan memfasilitasi perwakilan buruh untuk berangkat ke Jakarta guna
beraudiensi dan dialog langsung dengan Menkopolhukam Mahfud MD dalam waktu dekat.
"Mereka minta untuk beraudiensi dan dialog dengan Pak Menkopolhukam, Mahfud MD. Kami
akan fasilitasi transportasi mereka ke Jakarta dan telah mengomunikasikan ke Pak Mahfud untuk
menerima perwakilan buruh atau pekerja asal Jatim awal pekan depan. Alhamdulillah sudah
terjadwal," ujarnya.
Terkait aksi pengrusakan yang dilakukan massa di area Gedung Negara Grahadi, Khofifah
mengungkapkan penyesalannya. Menurutnya, dalam proses demokrasi semua aspirasi secara
terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan. Tetapi hindari pengrusakan fasum dan fasos
termasuk hindari anarkisme. "Yang terjadi kemarin, semoga tidak terjadi lagi di lain waktu,
mengingat fasilitas umum yang dirusak ini dibangun dengan uang rakyat," kata dia.

Selain itu, kata Khofifah, yang lebih miris lagi, tidak sedikit anak kecil dan pelajar yang ikut serta
dalam aksi pengrusakan tersebut. Khofifah yakin anak-anak tersebut tidak paham dan tidak tahu
apa itu UU Cipta Kerja hingga detail per pasal yang dipersoalkan. "Kalau tujuannya untuk
menyampaikan aspirasi, unek-unek, dan tuntutan saya yakin aksi pengrusakan itu tidak akan
terjadi," ujarnya.

Khofifah mempercayakan kepada Polda Jatim untuk melakukan pengusutan melalui proses
penegakan hukum secara tuntas. Mulai dari dalang, provokator sampai dengan pelaku di balik
aksi anarkisme yang terjadi di depan Gedung Negara Grahadi. Terlebih lagi aksi tersebut
dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

568