Page 572 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Gubernur Sumbar Kirim Surat Aspirasi Tolak Omnibus Law ke DPR
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009102746-32-
556419/gubernur-sumbar-kirim-surat-aspirasi-tolak-omnibus-law-ke-
dpr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-09 11:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja yang
menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

negative - Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja yang
menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

negative - Jasman Rizal (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar) Yang membuat
undang-undang kan DPR. Jadi, surat gubernur itu ditujukan kepada DPR, bukan kepada yang
lain. Apa urusannya dengan presiden?
negative - Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) Bisa juga gubernur menyurati DPR karena
DPR bisa membuat undang-undang untuk mengganti UU Ciptaker itu. Namun, itu butuh waktu
lama. Yang paling cepat memang menerbitkan perpu. Karena itu, seharusnya gubernur juga
menyurati presiden

Ringkasan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengirim surat berisi aspirasi serikat
pekerja di wilayahnya yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke
DPR RI. Ia membuat surat itu setelah terjadi demonstrasi besar-besaran yang diikuti ribuan
mahasiswa dan pelajar selama dua hari berturut-turut.

GUBERNUR SUMBAR KIRIM SURAT ASPIRASI TOLAK OMNIBUS LAW KE DPR

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengirim surat berisi aspirasi serikat
pekerja di wilayahnya yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke
DPR RI.
571