Page 573 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 573
Ia membuat surat itu setelah terjadi demonstrasi besar-besaran yang diikuti ribuan mahasiswa
dan pelajar selama dua hari berturut-turut.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi
dari serikat pekerja yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja."
Demikian surat yang dikeluarkan Irwan Prayitno tertanggal 8 Oktober yang ditujukan kepada
Ketua DPR RI, dikutip Jumat (9/10).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar, Jasman Rizal
mengatakan Irwan mengalamatkan surat tersebut kepada DPR karena Omnibus Law Cipta Kerja
disahkan anggota dewan. Menurutnya, tak ada urusan dengan presiden lantaran orang nomor
satu di Indonesia itu pelaksana undang-undang.
"Yang membuat undang-undang kan DPR. Jadi, surat gubernur itu ditujukan kepada DPR, bukan
kepada yang lain. Apa urusannya dengan presiden?" kata Jasman kepada CNNIndonesia.com ,
Jumat (9/10).
Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari berpendapat Irwan seharusnya juga
menyurati presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk
membatalkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, menerbitkan perppu merupakan cara paling cepat
untuk mengganti sebuah UU.
"Bisa juga gubernur menyurati DPR karena DPR bisa membuat undang-undang untuk mengganti
UU Ciptaker itu. Namun, itu butuh waktu lama. Yang paling cepat memang menerbitkan perpu.
Karena itu, seharusnya gubernur juga menyurati presiden," ujarnya.
Sebelumnya, koordinator lapangan massa aksi mahasiswa, Ahmad Syarif mengatakan pihaknya
meminta DPRD Sumbar menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan menyampaikan
kepada presiden untuk tak menandatangani undang-undang tersebut.
Syarif juga meminta meminta Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja
tersebut.
Sebelumnya, gelombang penolakan UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Medan,
Palembang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar,
Kendari, hingga Maluku.
Beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X
menemui massa aksi. Secara terbuka, Ridwan Kamil meminta Presiden Jokowi mengeluarkan
perppu Cipta Kerja.
(adb/fra).
572
