Page 564 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 564
Judul Kekerasan Struktural dalam Omnibus Law: UU Cipta Kerja
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://yoursay.suara.com/news/2020/10/09/114206/kekerasan-
struktural-dalam-omnibus-law-uu-cipta-kerja
Jurnalis Tri Apriyani
Tanggal 2020-10-09 11:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
Ringkasan
Baru-baru ini situasi di Indonesia tengah memanas, bukan karena semakin meningkatnya kasus
Covid-19 atau terjadinya bencana alam, melainkan karena pengesahan Omnibus Law oleh
kelompok yang menyebut diri mereka sebagai "wakil rakyat". Salah satu regulasi dalam Omnibus
Law yang menuai kontroversi dari berbagai pihak adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
UU Cipta kerja dinilai terlalu memihak pada pengusaha, sehingga hal ini merugikan pekerja.
Indonesia sejatinya telah memiliki Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai
ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja mengubah pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan
yang meliputi, waktu istirahat dan cuti, jam kerja, upah, uang penggantian hak, status kerja,
jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tenaga kerja asing (TKA).
KEKERASAN STRUKTURAL DALAM OMNIBUS LAW: UU CIPTA KERJA
Baru-baru ini situasi di Indonesia tengah memanas, bukan karena semakin meningkatnya kasus
Covid-19 atau terjadinya bencana alam, melainkan karena pengesahan Omnibus Law oleh
kelompok yang menyebut diri mereka sebagai "wakil rakyat".
Salah satu regulasi dalam Omnibus Law yang menuai kontroversi dari berbagai pihak adalah
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
UU Cipta kerja dinilai terlalu memihak pada pengusaha, sehingga hal ini merugikan pekerja.
Indonesia sejatinya telah memiliki Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai
ketenagakerjaan.
UU Cipta Kerja mengubah pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yang meliputi, waktu
istirahat dan cuti, jam kerja, upah, uang penggantian hak, status kerja, jaminan sosial,
pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tenaga kerja asing (TKA).
563
