Page 562 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Buruh Tempuh Jalur Hukum Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5206612/buruh-
tempuh-jalur-hukum-tolak-omnibus-law-cipta-kerja
Jurnalis Danang Sugianto
Tanggal 2020-10-09 11:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) "Langkah lebih lanjut
yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk
membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional,
serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan
mengapa buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan,"

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) "Dihapusnya UMSK
dan UMSP merupakan bentuk ketidakadilan. Sebab sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan
lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai upah
minimumnya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di
seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap
industri terhadap PDB negara,"

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) "Bahkan hal ini
diakui sendiri oleh pemerintah dan DPR, jika uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25
kali (19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang
akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan). Lagipula dalam masih belum jelas, yang oleh JKP itu 6 kali
atau 6 bulan, karena kami tidak menemukan hal ini dalam omnibus law. Di mana bisa saja
besarnya hanya sekian ratus ribu selama 6 kali," t

Ringkasan

Setelah melakukan serangkaian aksi demo, para buruh akan menempuh jalur hukum guna
menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pihak buruh masih meyakini banyak poin di UU sapu jagat
tersebut yang merugikan kaum pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan mogok nasional
selama 3 hari bersama 32 federasi telah berakhir tanggal 8 Oktober 2020. Untuk langkah
selanjutnya, pihaknya akan mengambil jalan konstitusional.

561