Page 558 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Hal itu dilakukan untuk dapat meredam aksi unjuk rasa yang semakin masif dari elemen buruh
dan mahasiswa.
Pasalnya, pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan Pemerintah bersama DPR
itu dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Terutama beberapa klausul dari klaster ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah,
pesangon, dan kontrak kerja.

Sehingga para pekerja merasa mendapat diskriminasi dari adanya regulasi tersebut.
Berikut ini sejumlah gubernur yang mendesak presiden segera mengeluarkan Perppu.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta presiden untuk segera mengeluarkan Perppu
Omnibus Law.

"Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya
mengeluarkan Perppu yang menyatakan mencabut Omnibus Law," kata Sutarmidji dalam akun
media sosial yang terkonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Menurutnya, Perppu itu perlu dikeluarkan agar dapat menghindari pertentangan di tengah
masyarakat semakin meluas.

Sebab, regulasi yang baik seharusnya dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat,
bukan sebaliknya.

"Ini demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil aksinya semakin meluas,"
ucap Sutarmidji.

Terkait dengan usulan permintaan Perppu tersebut, ia mengaku akan segera mengirimkan surat
kepada presiden.
"Kita akan kirim surat usulan," ujar mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rela menerobos hujan demi bertemu dengan para
demonstran.

Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan buruh yang berunjuk rasa, Emil sapaan akrab
Ridwan Kamil akhirnya bersedia menyampaikan aspirasi yang dikeluhkan kepada Pemerintah dan
DPR.

Menurut Emil, UU yang mengatur masalah hajat hidup banyak orang memang tidak bisa
dilakukan dengan cara kejar tayang.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi
yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU
yang begitu kompleks," kata Emil, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, dalam menyikapi adanya sejumlah pasal yang dianggap tidak memberi rasa
keadilan kepada para buruh tersebut ia akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan
DPR.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh, agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR
dan Presiden, yang isinya adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus
Law," jelasnya.

"Kedua meminta presiden untuk minimal menerbitkan Perppu karena proses UU ini masih ada
30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden," paparnya.
557