Page 557 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 557
Judul Demi Rasa Keadilan, Sejumlah Gubernur Desak Presiden Keluarkan
Perppu Omnibus Law
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/12112761/demi-rasa-
keadilan-sejumlah-gubernur-desak-presiden-keluarkan-perppu-omnibus
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-09 12:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Sutarmidji (Gubernur Kalimantan Barat) Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu yang menyatakan
mencabut Omnibus Law
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung
Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan.
Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks
negative - Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) Sehubungan dengan hal tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang
menyatakan menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud
Ringkasan
Sejumlah gubernur meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang ( Perppu ) Omnibus Law . Hal itu dilakukan untuk dapat meredam
aksi unjuk rasa yang semakin masif dari elemen buruh dan mahasiswa. Pasalnya, pengesahan
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan Pemerintah bersama DPR itu dinilai tidak
memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rela
menerobos hujan demi bertemu dengan para demonstran. Setelah melakukan audiensi dengan
perwakilan buruh yang berunjuk rasa, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil akhirnya bersedia
menyampaikan aspirasi yang dikeluhkan kepada Pemerintah dan DPR.
DEMI RASA KEADILAN, SEJUMLAH GUBERNUR DESAK PRESIDEN KELUARKAN
PERPPU OMNIBUS LAW
Sejumlah gubernur meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang ( Perppu ) Omnibus Law .
556
